KHAZANAHNEWS.COM**
Dalam Reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, M.M., Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Dapil I Kota Bengkulu, Sabtu (14/11), warga mempertanyakan soal BPJS Kesehatan yang mati dan menyulitkan warga.
Pertanyaan yang disampaikan Madensi. Dijawab Sumardi bahwa kalau sudah terlantar Wajib Dihidupkan.
“Pasien sudah terdampar di rumah sakit mau mati atau hidup maka ketika dia terdampar itu di rumah sakit atau terlantar maka BPJS-nya wajib dihidupkan pemerintah. Saya katakan wajib dihidupkan pemerintah,” tegasnya.
Sumardi memaparkan, kalau pasien sudah terlantar di rumah sakit, tidak ada alasan BPJS tidak aktif. Pemerintah wajib menghidupkannya.
Kalau Masih Sehat, BPJS Mati 3 Bulan, harus bayar dahulu
beda halnya kalau pasiennya masih bisa ke mana-mana, masih dalam keadaan sehat, kemudian BPJS-nya mati sampai tiga bulan.
“Pertanyaan Ibu Madensi adalah ketika pasiennya masih bisa ke mana-mana masih dalam keadaan sehat kemudian BPJS-mati sampai tiga bulan berarti diurai ke macet. Nah ini kalau macet itu tetap saja orang BPJS itu bisa aktifkan tapi bayar dulu,” jelasnya.
Persoalannya, kata Sumardi, ini satu rangkaian satu keluarga. Kalau satu keluarga empat orang, alhamdulillah empat saja. Kalau lalu lintas tiga, satu lagi enggak apa-apa.
Tapi untuk mengaktifkan itu, Sumardi akan kasih kontaknya dengan Madensi untuk pegawai Dinas Kesehatan Provinsi.
“Tapi kalau untuk mengaktifkan itu nanti saya kasih kontaknya dengan Ibu Madensi untuk pegawai Dinas Kesehatan Provinsi,” ujar Sumardi.
Sumardi menjelaskan, sumber dana BPJS Kesehatan itu ada beberapa.
Pertama, mandiri. artinya seperti dirinya, sudah dipotong langsung dari gaji pensiun.
“Sebab sumber dana BPJS Kesehatan itu pertama mandiri, artinya seperti saya itu sudah dipotong langsung gaji pensiun. Kan gaji pensiun potong langsung tuh. Kemudian yang kedua potong langsung dari gaji ASN, dua kali potong. Ini mandiri namanya,” jelasnya.
Kedua, BPJS Kesehatan JKN dari pusat. Untuk kumpul, ada Rp.45 miliar setiap tahun.
“Kemudian ada lagi ini BPJS Kesehatan JKN itu yang dari pusat untuk kumpul 45 miliar setiap tahun itu ada,” ujar Sumardi.
Ketiga, kekurangan ditanggung kabupaten kota dan provinsi.* Kurang lebih sekitar 5 miliar setiap tahun.
“Kemudian ada lagi kekurangan daripada itu ditanggung kabupaten /kota dan provinsi. Itu kurang lebih sekitar Rp.5 miliar setiap tahun,” jelasnya.
“Makanya tadi ada BPJS Kesehatan Provinsi, ada jaminan kesehatan kabupaten kota. Sisa dari provinsi diambil kota,” tambahnya,”.
Sumardi menegaskan, apabila BPJS-nya mati, jangan dibiarkan.
“Oleh karena itu apabila BPJS-nya mati maka tidak boleh diam, kepada kita nanti saya kasih sama ibu Madensi nanti bisa langsung di provinsi diaktifkan,” tegasnya.
Contoh Nyata: Sopir Ojol Bengkulu Ber-KTP Jakarta
Sumardi memberikan contoh nyata yang baru saja ia tangani.
“Baru saja saya mewakilkan BPJS orang Bengkulu ber-KTP di Jakarta karena menjadi supir ojol. Lalitak banyak ke Bengkulu. Lalitak tidak BPJS. Sehingga kita alihkan dulu KTP-nya enggak perlu diurus malam-malam main anu saja apa eh aplikasi saja. Terbitlah KTP Bengkulu mati KTP Jakarta baru diurus BPJS-nya ke Provinsi Bengkulu,” cerita Sumardi.
Artinya, KTP-nya dialihkan dulu lewat aplikasi saja. Setelah terbit KTP Bengkulu, KTP Jakarta mati, baru diurus BPJS-nya ke Provinsi Bengkulu.
Pernyataan Sumardi ini menegaskan satu hal: BPJS Kesehatan adalah hak masyarakat. Kalau sudah terlantar di rumah sakit, pemerintah wajib menghidupkan. Kalau masih sehat tapi BPJS mati, tetap bisa diaktifkan, tapi harus bayar dulu dan bisa langsung dibantu lewat Dinas Kesehatan Provinsi.
Reses Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs.Sumardi,MM. Reses yang beda karena ratusan warga yang hadir mendapat pencerahan tentang kondisi program makan bergizi gratis(MBG). Dengan narasumber dari intelijen Kejati, Denni dan Bimas Polda, Kombes Rudi Hartono yang menjelaskan masalah narkoba.
Dijelaskan Rudi, jenis-jenis narkoba harus dikenali dan anak muda harus menghindari. Karena narkoba ada penjual dan pembeli. Yang perlu ditanamkan pada generasi muda harus hati-hati karena banyak modus peredaran narkoba seperti pemberian gratis permen yang berisi narkoba disekolah-sekolah, ini harus diwaspadai.***hasanah
