KHAZANAHNEWS.COM**Pengusutan perkara seleksi Direktur RSUD M Yunus Bengkulu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Provinsi Bengkulu atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilaporkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Bengkulu dengan terlapor tim pansel seleksi JPTP terkesan ditutup-tutupi mendapatkan respon keras dari gerakan Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gemawasbi) Provinsi Bengkulu. Dimana pada tanggal 10 September mendatang gemawasbi yang diketuai Jevie Sartika itu akan menggelar aksi demonstrasi di depan Polda Bengkulu guna mempertanyakan kasus yang diduga kuat menyeret pejabat tinggi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu itu.
Ketua Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gemawasbi) Provinsi Bengkulu, Jevie Sartika menegaskan, pihaknya pada hari Selasa tanggal 10 september akan menggelar aksi demonstrasi dan surat pemberitahuan ke pihak Polresta Bengkulu secara resmi sudah kita layangkan.
“Surat aksi sudah kita kirimkan ke pihak Polresta Bengkulu, kita akan menuntut perkara-perkara yang diduga jalan ditempat. Terutama perkara yang sangat baru dilaporkan yaitu dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilaporkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Bengkulu. Kita minta kepada kapolda Bengkulu untuk mengawasi pekara itu jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain, apalagi mengintervensi penyidikannya,” tegas Jevie, Rabu (4/9).
Jevis menjelaskan, aksi demonstrasi itu tidak hanya menuntut pengusutan seleksi JPTP di lingkungan Pemprov Bengkulu, kasus yang ditangani soal penyidikan izin tambang yang diduga menyeret mantan bupati Bengkulu Tengah dan mantan carateker bupati Bengkulu Tengah patut dijelaskan oleh Polda Bengkulu. selain itu, kasus penembakan tokoh pers Rahimandani yang sampai kini terkesan Polda Bengkulu tidak bisa mengungkap dan menangkap pelakunya.
“Di Polda itu banyak kasus besar yang terkesan jalan ditempat, bahkan kejelasan dan kepastian hukumnya juga tidak jelas,” terang Jevie.
Jevie mengungkapkan, dalam surat demotrasi yang dilayangkan ke Polresta Bengkulu, pihaknya juga akan menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan KPU Provinsi Bengkulu.
“Kita akan aksi di kejati menuntut penyelesaian dan mengungkap kasus yang telah ditangani oleh pihak Kejati Bengkulu dan meninda terhadap oknum jaksa yang menjadi mafia kasus. Untuk aksi di KPU Provinsi Bengkulu untuk segera menindak lanjuti dan menjalankan putusan DKPP terkait pemilihan legeslatif kabupaten Bengkulu Tengah,” tutup Jevie.***cp
