KHAZANAHNEWS.COM**Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu ,Edi Hariyanto,SP,MM menilai Analisis kebijakan dari sudut pandang tata kelola pemerintahan & pengawasan DPRD Kota Bengkulu soal rencana kantor Walikota ke mess Pemda Tapak Paderi. Perlu kajian akademik & Amdal kebencanaan sebelum keputusan diambil.
Pemindahan kantor pemerintahan tidak boleh berbasis sentimen nostalgia kota lama. Dulu alasan pindah kantor walikota dari simpang 5 ke bentiring karena untuk menjaga keamanan dari bencana tsunami, tapi kini sebaliknya.
*2. Saat transfer fiskal dari pusat berkurang, belanja pemerintah harus fokus pada prioritas layanan publik, seperti: kesehatan, pendidikan, infrastruktuf jalan, pengelolaan sampah dan penataan pantai.
*3. Alternatif yang lebih efisien:*
Revitalisasi kota lama dilakukan melalui kegiatan ekonomi masyarakat, event budaya Bengkulu, penguatan UMKM, museum sejarah pelabuhan dan Benteng Inggris.
Insentif pajak UMKM di kota lama
tanpa harus memindahkan kantor Walikota
*4. Potensi penggunaan Mess Pemda lebih produktif tanpa memindahkan pusat pemerintahan, seperti, pusat
pusat layanan terpadu untuk publik
pusat informasi wisata
pusat layanan UMKM
co-working space pemerintah–komunitas
gallery budaya Bengkulu
Hotel berbintang untuk menambah PAD
*4. Rekomendasi untuk DPRD Kota Bengkulu (khususnya Komisi II):*
Minta kajian cost-benefit analysis rinci:
Biaya rehabilitasi vs manfaat ekonomi riil
Dorong transparansi publik:
Berapa besarnya anggaran rehab Mess Pemda?
Sumber dananya dari mana?
Apakah ada kontraktor yang sudah disiapkan?
Posisikan DPRD sebagai penjaga fiskal daerah
→ mencegah belanja tidak prioritas saat APBD terbatas
*5. Kesimpulan pendapat*
Bentiring dan Merah Putih sudah sangat layak secara fungsi, aman secara geologi, dan efisien secara biaya.
Memindahkan kantor Walikota ke Mess Pemda saat kondisi fiskal sempit berisiko menjadi bentuk pemborosan anggaran.
Revitalisasi kota lama itu penting, tetapi caranya bukan memindahkan kantor pemerintahan.
Caranya adalah menghidupkan kembali ekonomi masyarakat, bukan memindahkan meja ASN.
Sebelumnya rencana menjadikan Mess Pemda di Kecamatan Teluk Segara sebagai kantor Walikota kembali mencuat ke permukaan.
Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi mengungkapkan komitmennya untuk segera merehabilitasi bangunan tersebut setelah proyek perbaikan di kawasan Barukoto I dan II rampung.
Langkah strategis ini bukan tanpa alasan kuat. Dedy menilai kawasan kota lama, yang dulunya merupakan denyut nadi perekonomian Kota Bengkulu, kini kian sepi dan geliat ekonominya tak seperti dulu lagi.
Revitalisasi dan hadirnya pusat pemerintahan ini diharapkan dapat menjadi magnet baru yang membangkitkan kembali kejayaan ekonomi wilayah tersebut.
“Ini dalam rangka memaksimalkan pemerataan ekonomi. Sekarang ekonomi seolah terpusat di bagian timur. Ke depan kota lama hidup, prapto kawasan lama juga hidup, lingkar timur hidup, pagar dewa hidup. Semuanya hidup kembali, insya allah tahun depan,” jelasnya penuh optimisme, Senin (24/11).
Menepis kekhawatiran akan nasib area Bentiring, Dedy memastikan bahwa perkantoran di sana akan tetap ada.
“Yang di Bentiring tetap, karena yang di Bentiring sekarang kita masih menumpang di kantor Bappeda. Beberapa kantor juga di sana, ini untuk pancingan kawasan kota lama ramai kembali seperti dulu, Nanti juga ada kantor pemerintahannya. Kemudian Barukoto dan II kita rehab dan renovasi, ini sedang finishing,” ucapnya.***has
