KHAZANAHNEWS.COM-BENGKULU**Sesuai amanah Presiden Prabowo kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman(PKP) RI Maruarar Sirait agar program BSPS dalam pelaksanaannya di awasi dan dikawal ketat. Sebab program BSPS diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini disampaikan Kabalai BP3KP Sumatera IV yang membawahi Jambi dan Bengkulu, Yenny Sofyan Mora,ST, M,Si didampingi PPK, Wahyono,ST, MT usai menjadi narasumber pembekalan pendampingan program BSPS di nala hotel seaside, Selasa(7/4) Yenny menyampaikan materi “Unsur-unsur korupsi di program BSPS di Provinsi Bengkulu”.
Yenny Menegaskan fasilitator harus bekerja berdasarkan standar operasional prosedur, dalam artian tidak boleh ada pungutan-pungutan siluman. Bekerjalah dengan baik.
“Kami membantu karena lillahi taala, dilarang menerima gratifikasi, tidak boleh menentukan harga karena kita di awasi”. Tegasnya.
Pengawasan dari pihak Kementerian PKP, atasan juga diri kita dan Tuhan. Untuk program BSPS Menteri PKP sangat tegas dan sudah membuktikan dengan menyerahkan petugas BSPS ke APH karena penyelewengan-penyelewengan.
“Jangan coba-coba bermain, karena pesan menteri tidak ada toleransi jangan sampai keluarga menjadi korban,”. Bahkan sudah ada PPK BSPS masuk bui yang diserahkan langsung Menteri, rusun juga ada namun lebih banyak dari program BSPS. Ia mencontohkan korupsi BSPS di Way Kanan Lampung, Kalbar dan Banten. Tegasnya ia minta agar pendamping menjaga integritas dalam bekerja. Meski korupsi karena ada
tekanan internal dan kesempatan yang selalu ada? Sebab itu ia wanti-wanti agar pejabat, fasilitator dan penyedia material untuk menghindari korupsi. Agar terhindar dari resiko berurusan dengan hukum.***hasanah
