KHAZANAHNEWS.COM** Atas pemberitaan Khazanahnews.com yang berjudul “BBM NELAYAN PULAU BAAI UNTUK NELAYAN TIDAK TERBAGI SECARA ADIL” pemberitaan tersebut membuat banyak pihak yang terlibat kebakaran jenggot. Bahkan ketua HNSI, Ali Simatupang mengaku mendapat teror telepon, karena statemen yang tegas,”.
Lanjut Ali, selaku ketua nelayan ia wajib memperjuangkan kebutuhan bbm nelayan. Meski demikian ia berharap Koperasi Sejahtera tidak mengabaikan nelayan akan kebutuhan bbm solar. Karena nelayan sudah bersusah payah mengurus barcode di migas Pertamina. Seharusnya Koperasi Sejahtera menyiapkan bbm solar sesuai kebutuhan nelayan. Ali menegaskan dugaannya permainan oknum-oknum di koperasi tersebut ulah manajemennya. Bahkan Ali Simatupang mengancam jika ketahuan dan terbukti akan menyegel SPBUN tersebut, “kalau koperasi itu masih mengabaikan nelayan kami berencana akan menyegel koperasi itu,” tegasnya.
Diduga Koperasi Sejahtera Kota Bengkulu yang berlokasi di Kampung Bahari Kecamatan Kampung Melayu, dalam pembagian bahan bakar minyak khususnya solar di stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan(SPBUN) tidak merata alias di monopoli.
Akibatnya berdampak pada nelayan-nelayan kecil yang membutuhkan bbm solar, sehingga mereka tidak bisa beroperasi dilaut dan tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Disampaikan ketua DPC himpunan nelayan seluruh Indonesia (HNSI) Kota Bengkulu,Ali Syukur Simatupang didampingi waka 1 dan waka 3, Joni Ardiansyah dan Romi Faslah di sekretariat HNSI Kampung Melayu,Kamis(14/11).
Lanjut Ali kuota BBM untuk nelayan di Kota Bengkulu tergantung kebutuhan seperti kapal 3 GT membutuhkan 105 liter BBM solar perhari. Sementara itu untuk harga BBM khusus nelayan Rp.6.800 tapi diduga jika dijual pada nelayan pemilik kapal besar harga BBM mencapai Rp.9000. BBM
yang disalurkan perbulan mencapai 18.000 ton lebih. Artinya kebutuhan untuk satu kapal nelayan perbulan berkisar 500 liter lebih. Yang tragisnya nelayan yang sudah datang ke SPBUN bbm sudah habis, padahal nelayan bersangkutan sudah mendapat rekomendasi dari Koperasi bersangkutan dan dari Dinas DKP Kota dan DKP Provinsi.
HNSI Kota Bengkulu sudah melakukan upaya seperti penambahan kuota BBM dan minta SPBUN tidak “main mata” dengan nelayan-nelayan besar karena mereka harusnya menggunakan BBM industri. Selain harus ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang seperti PPNS DKP Kota/Provinsi dan Polisi Air Polda Bengkulu.
Sebab itu HNSI Kota Bengkulu tegas meminta lima SPBUN yang ada dikawasan Kampung Bahari harus benar-benar berpihak pada nelayan kecil dengan memenuhi kebutuhan BBM mereka. Dan kepada DKP Kota dan DKP Provinsi harus mengayomi nelayan yang ada dikawasan Pulau Baai dan aparat penegak hukum harus mengusut dan menindak tegas oknum-oknum yang bermain seperti oknum Koperasi?
Dalam pantauan dilapangan sejumlah kapal nelayan kecil hanya bersandar di Kampung Bahari dan TPI mereka tidak melaut karena sulitnya mendapatkan BBM. ***hasanah
