KHAZANAHNEWS.COM**– Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi strategi penguatan terbaru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Program ini dikembangkan sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas tantangan pengendalian inflasi pangan, termasuk risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.
Pendekatan GPIPS menekankan inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, tidak hanya berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan pasokan pangan secara struktural. Bank Indonesia (BI) berkomitmen mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, dalam kegiatan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. “GPIPS merupakan upaya strategis untuk memastikan stabilitas harga pangan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan pasokan secara struktural dan berkelanjutan,” ujar Ricky di Banyuasin, Sumatera Selatan (11/2).
Pada 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,92% (year-on-year/yoy), berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1%. Memasuki Januari 2026, inflasi meningkat menjadi 3,55% (yoy), terutama dipengaruhi oleh kelompok pangan bergejolak. Menyikapi hal tersebut, Deputi Gubernur BI menegaskan, “Pengendalian inflasi pangan harus terus diperkuat secara konsisten agar daya beli masyarakat terjaga dan inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan.” Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan upaya pengendalian inflasi pangan secara konsisten dan berkelanjutan agar inflasi pangan bergejolak tetap terjaga pada kisaran 3,0–5,0%.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur BI menyampaikan tiga strategi utama penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional. Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam yang terkoordinasi antarwaktu dan antarwilayah. Kedua, penguatan kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang bersinergi dengan BUMN logistik. Ketiga, penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan serta penguatan peran BUMD atau perusahaan pangan daerah sebagai offtaker. “Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tegas Ricky.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung ketahanan pangan. “Inovasi dan digitalisasi menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pangan yang mandiri, kuat, dan berdaya tahan,” ujar Herman Deru. Melalui inovasi digital SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil membangun ekosistem pangan yang kuat dan berdaya tahan. Atas kontribusinya sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga di Indonesia, Sumatera Selatan memperoleh penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia.
GPIPS merupakan penguatan dari program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) dengan tiga pembaruan utama, yaitu penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, pengendalian inflasi pangan yang lebih komprehensif untuk stabilisasi harga jangka pendek, serta penguatan sinergi pusat dan daerah guna mendukung program prioritas pemerintah.
Pelaksanaan GPIPS Sumatera 2026 dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) Wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis, meliputi penguatan pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), antisipasi risiko cuaca ekstrem melalui penguatan produksi berbasis adaptasi iklim, serta percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.
GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan temu wicara petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian, business matching perbankan dengan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas KAD.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui mitigasi risiko cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, mengurangi disparitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***has
