BPK Periksa Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Bengkulu, Sekda Berharap LPSE Transparan

oleh -8 Dilihat
oleh

 

KHAZANAHNEWS.COM**Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat komitmen terhadap tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan entry meeting pemeriksaan kepatuhan atas pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (16/11).

Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah dapat semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pemeriksaan tersebut. Proses pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 35 hari, hingga 19 Desember 2026.

Herwan Antoni mengatakan, entry meeting merupakan tahapan awal pemeriksaan yang dilakukan tim BPK RI untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu.

“Ini kegiatan entry meeting dari BPK RI. Mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 pada OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu,” ujar Herwan.

Ia menegaskan, seluruh kepala OPD telah diinstruksikan untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan serta memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa. Termasuk memberikan penjelasan, melakukan klarifikasi, hingga mendampingi apabila tim BPK memerlukan pengecekan langsung ke lapangan.

“Kita sudah menyampaikan kepada seluruh kepala OPD agar membantu proses pemeriksaan, terutama menyiapkan dokumen yang diminta dan mendampingi jika diperlukan penjelasan, klarifikasi, maupun pengecekan langsung ke lapangan,” jelasnya.

Menurut Herwan, keterbukaan dan kerja sama seluruh OPD menjadi kunci agar pemeriksaan berjalan lancar, efektif, dan menghasilkan evaluasi yang objektif. Pemeriksaan lapangan juga penting untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi dengan realisasi kegiatan di lapangan.

Ia berharap seluruh OPD bersikap kooperatif dan memenuhi setiap kebutuhan pemeriksaan hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada 19 Desember 2026.

Melalui pemeriksaan ini, Pemprov Bengkulu berharap pengelolaan pengadaan barang dan jasa semakin berkualitas, meminimalkan potensi penyimpangan, serta memastikan setiap rupiah uang rakyat dibelanjakan secara bertanggung jawab.

Dengan tata kelola anggaran yang semakin baik, pembangunan daerah diharapkan berjalan lebih optimal dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Bengkulu.***has

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.