KHAZANAHNEWS.COM**Rapat Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Beras Alokasi Juli – September 2026 kepala BPS Provinsi Bengkulu, Sahranudin menyampaikan apresiasi seluruh pihak yang telah bekerja bersama dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan beras Bulog di Provinsi Bengkulu. Rabu(7/10) di Mercure hotel. Rapat dibuka Sekda Dr.Herwan Antoni, Kaperwil Bulog Sugeng Hardono, Kadis Dinsos dan kadis Ketahanan Pangan provinsi. Sahranudin menegaskan, bantuan pangan beras bukan sekadar persoalan penyaluran komoditas pangan. Di balik setiap kilogram beras yang disalurkan, terdapat tujuan yang lebih besar, yaitu menjaga daya beli masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan pangan 2keluarga, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan.Karena itu, evaluasi yang dilakukan hari ini menjadi sangat penting.
Dalam perspektif pembangunan berbasis data, salah satu fondasi penting yang dimiliki adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.DTSEN merupakan basis data terpadu nasional yang memuat informasi sosial dan ekonomi penduduk dan keluarga Indonesia. Data ini menjadi salah satu fondasi utama pemerintah dalam perencanaan, penetapan sasaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan serta program perlindungan sosial.3 Dengan demikian, kita ingin memastikan bahwa kebijakan bantuan pangan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BPS sendiri memiliki mandat dalam pembangunan dan pengelolaan DTSEN. Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, BPS mempunyai tugas antara lain menyusun DTSEN yang akurat, terkini, dan terintegrasi, mengelola pemutakhiran dan pengamanan data, serta menyerahkan pemanfaatan DTSEN sesuai ketentuan kepada kementerian/lembaga berkepentingan.Oleh karena itu, dalam konteks bantuan pangan beras, peran BPS bukan sebagai pelaksana penyaluran beras, melainkan terutama dalam penyediaan dan penguatan fondasi data yang dapat digunakan untuk mendukung ketepatan sasaran program. DTSEN dibangun melalui proses integrasi berbagai sumber data, antara lain DTKS, P3KE, Regsosek, Dukcapil, BPJS Kesehatan, PLN, dan sumber data lainnya.Proses tersebut mencakup penunggalan individu, penunggalan keluarga, penguatan variabel, kesejahteraan.serta pemeringkatan 5 Yang tidak kalah penting, DTSEN bukan merupakan data yang berhenti setelah selesai dibangun.DTSEN harus terus diperkuat dan dimutakhirkan.
Dalam materi yang disampaikan pemutakhiran dilakukan melalui berbagai sumber, antara lain data administrasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, hasil verifikasi dan validasi lapangan atau ground check, sensus dan survei, serta data-data lainnya.Artinya, apabila dalam pelaksanaan bantuan pangan ditemukan adanya kondisi masyarakat yang sudah berubah, data penerima yang tidak sesuai, masyarakat yang seharusnya menerima tetapi belum menerima, atau persoalan lainnya, maka 6 temuan tersebut jangan hanya berhenti sebagai catatan evaluasi.Temuan lapangan harus menjadi masukan untuk perbaikan data.Inilah yang menjadi salah satu pesan penting dari rapat evaluasi ia ingin membangun sebuah siklus:data yang baik menghasilkan sasaran yang baik; sasaran yang baik menghasilkan program yang tepat;pelaksanaan program dievaluasi; dan hasil evaluasi kembali menjadi masukan untuk memperbaiki data.Dengan demikian, kita tidak hanya berbicara mengenai penyaluran bantuan, tetapi membangun ekosistem perlindungan sosial yang semakin berbasis data.,
7 Dalam evaluasi penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli–September 2026 ia berharap dapat melihat paling tidak beberapa aspek.Pertama, bagaimana tingkat realisasi penyaluran di masing-masing wilayah.Kedua, bagaimana ketepatan sasaran penerima bantuan, termasuk apabila terdapat penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria, penerima yang berpindah domisili, meninggal dunia, atau mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi.Ketiga, perlu melihat apakah masih terdapat masyarakat yang layak menerima tetapi belum masuk atau belum mendapatkan bantuan. 8 Keempat, apabila ditemukan permasalahan di lapangan, kita perlu memastikan mekanisme tindak lanjutnya, termasuk apakah informasi tersebut dapat menjadi bahan pemutakhiran DTSEN.Kelima, kita perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BULOG, BPS, serta kementerian/lembaga terkait agar setiap permasalahan dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing. Karena data tidak akan pernah sempurna jika tidak terus diperbaiki berdasarkan kondisi nyata di lapangan.Bahkan DTSEN sendiri dirancang dengan semangat perubahan dari “data untuk administrasi” menjadi “data untuk 9 keputusan”, dengan rangkaian program, pelaksanaan, dan evaluasi.data, ,BPS juga terus mendukung proses penguatan DTSEN melalui berbagai kegiatan pemutakhiran. Salah satunya adalah kolaborasi dengan PT PLN dalam kegiatan ground check data pelanggan PLN yang dilaksanakan pada Maret sampai Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, BPS berperan dalam pelatihan petugas, pendaftaran petugas, serta assignment wilayah.Hal ini menunjukkan bahwa membangun data sosial ekonomi yang kuat membutuhkan kolaborasi lintas sektor.10 Tidak mungkin satu institusi dapat membangun data yang sempurna sendirian.Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan rapat evaluasi sebagai forum untuk melihat capaian penyaluran, tetapi juga sebagai forum untuk mengidentifikasi masalah, menemukan solusi, dan memperbaiki kualitas data serta tata kelola program ke depan. Ia berharap jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya menerima tetapi terlewatkan. Sebaliknya, jangan sampai bantuan diberikan kepada pihak yang sudah tidak memenuhi kriteria.11 Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kita bukan hanya berapa persen beras telah disalurkan, tetapi juga seberapa besar manfaat program tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. BPS Provinsi Bengkulu siap mendukung penguatan data dan penyediaan informasi statistik sesuai dengan tugas dan kewenangan BPS, sehingga kebijakan pembangunan dan perlindungan sosial di 12Provinsi Bengkulu semakin tepat sasaran, efektif, transparan, dan berbasis data.***hasanah
