KHAZANAHNEWS.COM**Bengkulu — Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat komitmen terhadap pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di daerah. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Coffee Morning dan Policy Update terkait Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah Provinsi Bengkulu, di Santika Hotel, Selasa(18/8) dibuka langsung Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, R.A. Denni.
Dalam sambutannya, R.A. Denni menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
Pembangunan rendah karbon menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Karena itu, implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga perlu diperkuat hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Pembangunan harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, serta pencapaian pembangunan berkelanjutan dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim,” ujar R.A. Denni.
Ia menjelaskan, keberhasilan berbagai program pembangunan di tingkat nasional sangat ditentukan oleh implementasinya di daerah. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga terus mengintegrasikan agenda pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan pembangunan dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peluang investasi berkelanjutan.
R.A. Denni menekankan pentingnya penguatan kapasitas seluruh pihak terkait agar implementasi pembangunan rendah karbon dapat berjalan lebih cepat, khususnya di tingkat daerah. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mempercepat agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Selain pemerintah eksekutif, dukungan lembaga legislatif juga dinilai sangat penting. DPRD perlu memperoleh informasi dan pembaruan mengenai berbagai kebijakan serta program pembangunan rendah karbon sehingga dapat memberikan dukungan terhadap penganggaran dan kebijakan pembangunan daerah.
Kegiatan Coffee Morning dan Policy Update tersebut diharapkan menjadi ruang dialog dan penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi pembangunan rendah karbon serta pembangunan yang berketahanan iklim di Provinsi Bengkulu. Ikut hadir staf DPD dan DPR RI, anggota DPRD Provinsi Ir.H Darmawansyah, Kadis Bapperida H.Yuliswani,SE, Prof. Dedi Suryadi dari LPPM Unib, hadir juga Latun,Warsi, KKI dan perwakilan OPD Provinsi. Sejumlah narsum menguraikan materi diantaranya, Edwar dan dosen Kehutanan Unib, Yansen,S.Hut, M,Sc.***hasanah
