EFEKTIF PENGAWASAN OJK SANKSI 10 PELANGGARAN PERDAGANGAN SAHAM 

oleh -4 Dilihat
oleh

 

KHAZANAHNEWS.COM**Jakarta, 21 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menetapkan sejumlah sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak berdasarkan hasil pemeriksaan atas 10 kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, menjaga integritas perdagangan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaku pasar, serta memberikan pelindungan kepada investor.Pelanggaran yang ditindak mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, pelanggaran ketentuan transaksi material dan transaksi afiliasi, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengalihan saham. Terhadap pelanggaran tersebut, OJK menetapkan tindakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat keseriusan pelanggaran, antara lain berupa perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), perintah penutupan rekening efek, pengenaan denda administratif, serta perintah pemenuhan kewajiban tertentu.Dalam penanganan 10 kasus tersebut, OJK menetapkan tindakan atas tiga kasus manipulasi perdagangan saham dengan nilai keseluruhan keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan sebesar Rp23,77 miliar. Selain itu, OJK mengenakan denda administratif dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3,71 miliar atas berbagai pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal. Nilai pengembalian keuntungan tidak sah tersebut merupakan jumlah yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan jumlah yang telah terealisasi pengembaliannya.OJK menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk memberikan konsekuensi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa praktik yang mengganggu integritas pasar ditindak secara tegas, manfaat ekonomi yang diperoleh secara tidak sah tidak dipertahankan oleh pelanggar, dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan pasar modal dipenuhi secara efektif.Komitmen OJK dalam Memperkuat Integritas dan Pelindungan InvestorPengenaan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap para pihak dalam 10 kasus tersebut merupakan wujud nyata komitmen OJK untuk memperkuat integritas pasar modal melalui penegakan hukum yang konsisten, objektif, dan terukur.OJK menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran akan ditindak sesuai dengan karakteristik, tingkat keseriusan, dampak yang ditimbulkan, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui pengenaan denda administratif, tetapi juga melalui perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, pembatasan kegiatan pelaku pelanggaran, penutupan rekening efek, serta perintah pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Khusus terhadap praktik manipulasi perdagangan saham, OJK menegaskan bahwa tindakan yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan tidak dapat ditoleransi karena dapat merusak mekanisme pembentukan harga yang wajar dan mengurangi kepercayaan investor terhadap integritas pasar.OJK juga menegaskan bahwa emiten dan pengurus perusahaan wajib memastikan keterbukaan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta memenuhi ketentuan transaksi material, transaksi afiliasi, pelaporan keuangan, dan kewajiban lainnya. Kepatuhan tersebut merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik dan pelindungan kepentingan pemegang saham.Ke depan, OJK akan terus meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi efek, memperkuat kualitas pemeriksaan dan tindak lanjut penegakan hukum, serta meningkatkan koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) dan pihak terkait untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik-praktik yang berpotensi mengganggu integritas pasar.OJK menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah maupun nilai sanksi yang dikenakan, tetapi juga dari efektivitas tindakan korektif, kepatuhan pihak yang dikenai sanksi, serta dampaknya terhadap perbaikan perilaku pelaku pasar.Melalui langkah-langkah tersebut, OJK berkomitmen membangun pasar modal Indonesia yang semakin transparan, berintegritas, berdaya saing, serta mampu memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada investor.Adapun rincian hasil pemeriksaan, pelanggaran, serta sanksi dan tindakan administratif yang ditetapkan OJK adalah sebagai berikut.A. Manipulasi Perdagangan Saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) Periode 20 Maret s.d 21 Juli 2023 Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap transaksi saham HOMI periode 20 Maret sampai dengan 21 Juli 2023, OJK menemukan pelanggaran ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 dan dengan Pasal 22 angka 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK), yang dilakukan oleh PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman (selaku Direktur PT Sakti Maju Berdikari, pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan KEP101/PM/PJ-WPPE/TTE/2025 tanggal 15 September 2025 yang berlaku sampai dengan 04 November 2028, dan Manajer di PT Pilarmas Investindo Sekuritas), Hermanto (selaku pihak yang memiliki akses atas rekening bank PT Sakti Maju Berdikari), dan Indra S (selaku adik dari Sdr. Hermanto).Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pola transaksi saham yang bertujuan menciptakan gambaran semu dan/atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan.Hasil pemeriksaan OJK menunjukkan adanya manipulasi pasar pada transaksi saham HOMI pada periode pemeriksaan. Pola transaksi tersebut melibatkan 15 (lima belas) rekening efek nasabah yang terindikasi terkait dengan aktivitas perdagangan dimaksud sehingga tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya.Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, nilai keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari aktivitas perdagangan tersebut mencapai Rp6.893.961.022,00. Atas pelanggaran tersebut, OJK menetapkan tindakan administratif sebagai berikut:Tindakan AdministratifPihak Aspek PelanggaranPengembalian KeuntunganTindakan Administratif LainnyaPT Sakti Maju BerdikariTeddi BudimanPelanggaran Pasal 91 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 UUPPSK dan Pasal 92 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK Perintah kepada PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S. untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah senilai total Rp6.893.961.022,00-Larangan berkegiatan di sektor PMDK selama jangka waktu 5 (lima) tahun termasuk menjadi nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan EfekHermanto Larangan berkegiatan di sektor PMDK selama jangka (sepuluh) termasuk waktu 10 tahun menjadi nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan EfekIndra S. Larangan berkegiatan di sektor PMDK selama jangka waktu 3 (tiga) tahun termasuk menjadi nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan EfekSelanjutnya, sebagai tindak lanjut atas rekening efek yang teridentifikasi digunakan dalam aktivitas perdagangan dimaksud, OJK juga memberikan perintah tindakan tertentu kepada perusahaan efek terkait untuk melakukan penutupan rekening efek atas nama pihak-pihak berikut:No Nama Pemilik Rekening Perusahaan Efek yang Diperintahkan Melakukan Penutupan1 Susanti Anggara PT Indo Harvest SekuritasNo Nama Pemilik Rekening Perusahaan Efek yang Diperintahkan Melakukan Penutupan2 Indra Cahyono PT Elit Sukses Sekuritas3 Melanie PT Erdikha Elit Sekuritas4 Djudju Salim PT Investindo Nusantara Sekuritas5 Dewi Pramita PT Danasakti Sekuritas Indonesia6 Susilo Priyadi PT Artha Sekuritas Indonesia7 James Lioe PT Evergreen Sekuritas Indonesia8 Alfredo Richard Titarsole PT Sucor Sekuritas9 Sisilia Veronica PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia10 Sulfiani PT KGI Sekuritas Indonesia11 Widya Purwito PT Bumiputera Sekuritas12 Oktafiano PT FAC Sekuritas Indonesia13 Yongky Wijaya PT Waterfront Sekuritas Indonesia14 Erik Karman PT Profindo Sekuritas Indonesia15 Agus Setiawan Lesmana PT Pluang Maju SekuritasPerintah penutupan rekening tersebut merupakan bagian dari langkah penegakan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan OJK dan komitmen OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal serta menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.B. Manipulasi Perdagangan Saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) Periode 4 sampai dengan 19 Mei 2021Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap transaksi saham SAMF selama periode 4 sampai dengan 19 Mei 2021, OJK menemukan pelanggaran ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 dan dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK, yang dilakukan oleh Ir JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pola transaksi saham yang bertujuan menciptakan gambaran semu dan/atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan.Hasil pemeriksaan OJK menunjukkan adanya manipulasi pasar pada transaksisaham SAMF pada periode pemeriksaan sehingga tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya. Selanjutnya, berdasarkan keterangan para Pihak yang diperoleh dalam pemeriksaan, diketahui bahwa transaksi perdagangan saham SAMF yang dilakukan oleh Sdr. Andre Parlindungan, Sdr. Rudi Riang Hepat, Sdr. Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Sdr. Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat dilakukan di alamat yang sama yaitu di PT Bintang Pagi Kapital.Selain itu, pemeriksaan juga menemukan bahwa Ir JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur memiliki keterkaitan dengan SAMF karena Ir JK Kristiyono merupakan Direktur PT Saraswanti Indo Genetech yang merupakan afiliasi SAMF dan Direksi PT Surapon Berkah Makmur adalah Sdr. Mariyati dan Sdr. Hariyanto yang merupakan pegawai dari SAMF.Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, nilai keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari aktivitas perdagangan tersebut dirincikan sebagai berikut:Pihak Nilai Keuntungan Tidak SahSdr. Ir JK KristiyonoPT Surapon Berkah MakmurRp10.836.819.367,00Sdr. Andre ParlindunganSdr. Rudi Riang HepatSdr. Muhamad Yusuf Riang HepatSdr. Mohammad Naufal Akmal Riang HepatRp1.717.032.907,00Atas pelanggaran tersebut, OJK menetapkan tindakan administratif sebagai berikut:Tindakan AdministratifPihak Aspek PelanggaranPengembalian KeuntunganTindakan Administratif LainnyaIr JK Kristiyono PT Surapon Berkah MakmurPelanggaran Pasal 91 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 UUPPSK dan Pasal 92 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK Perintah kepada Ir JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah senilai total Rp10.836.819.367,00Larangan berkegiatan di sektor selama PMDK jangka waktu 5 (lima) tahun termasuk menjadi nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan EfekSdr. Andre ParlindunganSdr. Muhamad Yusuf HepatRiang Pelanggaran Pasal 91 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 UUPPSK dan Pasal 92 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK Perintah kepada Andre Parlindungan, Muhamad Yusuf Riang Hepat, Rudi Riang Hepat, Mohammad dan Naufal Akmal Riang Hepat untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah senilai Rp1.717.032.907,00total Larangan berkegiatan di sektor selama PMDK jangka waktu 5 (lima) tahun termasuk menjadi nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan EfekSdr. Rudi Riang HepatLarangan berkegiatan sektor selama di PMDK jangka Tindakan AdministratifPihak Aspek PelanggaranPengembalian KeuntunganTindakan Administratif LainnyaSdr. Mohammad Naufal Akmal Riang Hepatwaktu 10 (sepuluh) tahun termasuk menjadi nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan EfekSelanjutnya, sebagai tindak lanjut atas rekening efek yang teridentifikasi digunakan dalam aktivitas perdagangan dimaksud, OJK juga memberikan perintah tindakan tertentu kepada perusahaan efek terkait untuk melakukan penutupan rekening efek atas nama Iffat Ashila Iqbal di PT Mirae Asset Sekuritas.C. Manipulasi Perdagangan Saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) Periode 6 September sampai dengan 18 Oktober 2022Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap transaksi saham SMDM selama periode periode 6 September s.d. 18 Oktober 2022, OJK menemukan pelanggaran ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 dan dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK, yang dilakukan secara bersama-sama oleh Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto. Bahwa para pihak (Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Helin Liu, Santi, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto) melakukan transaksi saham SMDM dalam keikutsertaannya pada Kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pola transaksi saham yang bertujuan menciptakan gambaran semu dan/atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan.Hasil pemeriksaan OJK menunjukkan adanya manipulasi pasar pada transaksi saham SMDM pada periode pemeriksaan sehingga tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya.Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, nilai keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari Rp4.322.722.400,00.aktivitas perdagangan tersebut adalah senilai Atas pelanggaran tersebut, OJK menetapkan tindakan administratif sebagai berikut:Tindakan AdministratifPihak Aspek PelanggaranPengembalian KeuntunganTindakan Administratif LainnyaAldo Pratama PurnomoPelanggaran Pasal 91 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Perintah kepada Aldo Pratama Purnomo, Johan, Riki Gustanto, Herjohan, Santi, Rudi Larangan berkegiatan sektor selama di PMDK jangka Tindakan AdministratifPihak Aspek PelanggaranPengembalian KeuntunganTindakan Administratif LainnyaPasal 22 angka 34 UUPPSK dan Pasal 92 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK Thamrin, Mauludin, Ananda Noval Diansyah, Helin Liu untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah senilai total waktu 5 (lima) tahun termasuk menjadi nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan EfekJohan Rp4.322.722.400,00Riki GustantoLarangan berkegiatan di sektor selama PMDK jangka HerjohanSantiwaktu 3 (tiga) tahun termasuk menjadi nasabah baik secara Rudi ThamrinAnanda Mauludinlangsung maupun tidak langsung di Perusahaan EfekNoval DiansyahHelin LiuD. Pelanggaran Keterbukaan Informasi PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH)Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menemukan pelanggaran ketentuan Pasal2 POJK 31/2015 dan Pasal 2 POJK Nomor 29/POJK.04/2016 jis. Pasal 6 POJK Nomor 29/POJK.04/2016 dan Angka III nomor 2 huruf g Butir 13 SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021, yang dilakukan oleh PT Indosterling Technomedia Tbk(TECH), Dewan Komisaris dan Direksi PT Indosterling Technomedia Tbk Tahun 2022 yaitu Billy Andrian, Yoas, Sean William Henley, dan Nunu Nugraha.Pelanggaran tersebut berkaitan dengan tidak disampaikannya laporan Informasi atau Fakta Material kepada OJK dan melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat dan tidak dicantumkannya informasi material pada Laporan Tahunan TECH Tahun 2022 terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5937/Pid.Sus/2022 tanggal 28 November 2022 terkait perkara hukum yang melibatkan Sean William Henley yang merupakan Komisaris Utama TECH tahun 2022. Atas pelanggaran tersebut, OJK menetapkan tindakan administratif sebagai berikut:Pihak Aspek Pelanggaran Tindakan Administratif : Sanksi Administratif Berupa DendaPasal 2 Peraturan Otoritas PT Indosterling Technomedia TbkJasa Keuangan 31/POJK.04/2015 Nomor tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Rp250.000.000,00Pihak Aspek Pelanggaran Tindakan Administratif : Sanksi Administratif Berupa DendaEmiten Publikatau Perusahaan Sean HenleyWilliam Rp200.000.000,00Pasal 2 POJK Nomor Billy Andrian Yoas 29/POJK.04/2016 jis. Pasal 6 POJK Nomor 29/POJK.04/2016 dan Angka III nomor 2 huruf g Butir 13 SEOJK 16/SEOJK.04/2021Nomor Rp80.000.000,00Rp80.000.000,00Nunu Nugraha Rp80.000.000,00E. Pelanggaran Ketentuan Transaksi Material PT Karya Bersama Anugerah TbkPT Karya Bersama Anugerah Tbk terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c POJK Nomor 17/POJK.04/2020 karena PT Karya Bersama Anugerah Tbk tidak melakukan prosedur Transaksi Material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan. PT Karya Bersama Anugerah Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atas pelanggaran tersebut.Sdr. Nicholas Sumasto dan Sdr. Budi Hariyanto Hartono selaku Direksi PT Karya Bersama Anugerah Tbk terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 karena tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan PT Karya Bersama Anugerah Tbk dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian sehingga PT Karya Bersama Anugerah Tbk terbukti melanggar ketentuan POJK Nomor 17/POJK.04/2020. Sdr. Nicholas Sumasto dan Sdr. Budi Hariyanto Hartono dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara tanggung renteng atas pelanggaran tersebut.F. Pelanggaran Kewajiban Pengalihan Saham Treasuri PT Steel Pipe Industry of Indonesia TbkPT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) POJK Nomor 2/POJK.04/2013 sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan Pasal 13 POJK Nomor 13 Tahun 2023 yang merujuk pada Pasal 16 jo. Pasal 14 POJK Nomor 30/POJK.04/2017 karena belum melakukan pengalihan 114.068.100 saham treasuri sampai dengan batas waktu tanggal 4 April 2025. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas pelanggaran tersebut.PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk diberikan Perintah Tindakan Tertentu untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali periode 21 September s.d. 23 November 2015 sejumlah 114.068.100 saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2026.G. Pelanggaran Ketentuan Transaksi Afiliasi PT Garudafood Putra Putri Jaya TbkPT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c jo. Pasal 4 ayat (3) huruf a POJK Nomor 42/POJK.04/2020 karena tidak melakukan prosedur Transaksi Afiliasi atas penambahan penyertaan modal PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk kepada PT Sinarniaga Sejahtera. PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) atas pelanggaran tersebut.H. Pelanggaran Kewajiban Pengalihan Saham kepada Masyarakat oleh PT Semen Indonesia (Persero) TbkPT Semen Indonesia (Persero) Tbk terbukti melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3) jo. ayat (2) POJK Nomor 9/POJK.04/2018 atas pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk d.h. PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) hasil Penawaran Tender Wajib paling sedikit sebesar 2,62% dari modal disetor SMCB atau sekitar 236.738.922 saham paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019, yaitu paling lama tanggal 22 April 2021. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk diminta untuk mengalihkan kembali saham SMCB tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar 2,62% dari modal disetor SMCB atau sekitar 236.738.922 saham paling lambat tanggal 31 Desember 2026. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) atas pelanggaran tersebut.I. Pelanggaran Ketentuan Transaksi Afiliasi PT Mark Dynamics Indonesia TbkPT Mark Dynamics Indonesia Tbk terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf a dan huruf c, Pasal 10 huruf b dan huruf c, Pasal 22 angka 1 POJK Nomor 42/POJK.04/2020 karena tidak melakukan prosedur Transaksi Afiliasi atas akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas pelanggaran tersebut. J. Pelanggaran Ketentuan Pelaporan Keuangan dan Keterbukaan Informasi PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk1. PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis atas pelanggaran:a. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jis. huruf B angka 4 butir d. 1) dan huruf B angka 4 butir b. 2) b) Peraturan VIII. G.7 jo. Paragraf 16 dan Paragraf 21 PSAK 207 karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk menyajikan pos Penerimaan (pembayaran) dari pihak berelasi sebesar Rp30.539.592.781 pada Laporan Arus Kas Aktivitas Pendanaan secara neto, dengan menggabungkan pembayaran dan penerimaan, serta menggabungkan mutasi atau transaksi terkait pencatatan piutang pihak berelasi dan utang pihak berelasi jangka panjang serta PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk menyajikan pos Pembayaran kepada pihak berelasi (terkait piutang pihak berelasi) sebesar Rp761.895.560 pada Laporan Arus Kas Aktivitas Pendanaan yang seharusnya disajikan pada pada Laporan Arus Kas Aktivitas Investasi.b. c. d. e. f. g. h. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jis. Huruf A angka 20 dan Huruf B Angka 1 butir d. 2) e) (2) (a) Peraturan VIII.G.7, Paragraf 2.4 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk pada LKTT per 30 Juni 2020 menyajikan saldo piutang pihak berelasi tidak sesuai dengan informasi pada dokumen pendukung serta menyajikan saldo utang kepada PT GBI tidak dicatat sebagai utang pihak ketiga, namun dicatat sebagai utang pihak berelasi.Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jis. PP.86 PSAK 110 karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk tidak mengeliminasi penyajian setoran modal dari PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk ke entitas anak pada Laporan Arus Kas pada LKT per 31 Desember 2020.Angka 2 huruf b Peraturan Nomor IX.E.1 karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk tidak melaporkan transaksi setoran modal ke PT PNH kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jis. Paragraf 43 PSAK 207 tentang Laporan Arus Kas karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk tidak menyediakan seluruh informasi yang relevan dan memadai mengenai aktivitas pendanaan terkait transaksi non kas terkait pengakuan pendapatan diterima di muka dan pelunasan utang bank pada LKT per 31 Desember 2020.Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jis. Paragraf 2.4. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk menyajikan pos Beban Keuangan dan Pos Lain-Lain Bersih pada Laporan Laba Rugi, dimana terhadap penjelasan pada CALK untuk masing-masing pos keuangan tersebut terdapat ketidaksesuaian pada LKT per 31 Desember 2020.Angka 2 huruf a Peraturan Nomor IX.E.1 karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk tidak melakukan keterbukaan informasi atas perjanjian utang antara PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk dengan PT EMAS tersebut kepada masyarakat, dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya (termasuk laporan penilai) kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.Pasal 19 POJK Nomor 55/POJK.04/2025 terkait dengan keterlambatan terkait penyampaian keterbukaan informasi atas pengangkatan Sdri. Leliawati sebagai Ketua Komite Audit.2. Sdr. Jailani terbukti melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), jo. Pasal 21 huruf c, d, dan e POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan jis Paragraf 14, 15, A15, A20, A22 SA 200, Paragraf 20 dan 21 SA 220, Paragraf 9 dan 10 SA 265, Paragraf 13 dan A67 SA 315, Paragraf 24 SA 330, Paragraf 24 SA 330, Paragraf 6, 7, dan 9 SA 500 serta Paragraf 16 SA 560 atas audit LKT 2020 PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. Sdr. Jailani dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah atas pelanggaran tersebut)***has

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.