KHAZANAHNEWS.COM**- Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) yang digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Diantaranya adalah Provinsi Bengkulu yang diberikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.100 unit rumah.
Adapun rencananya alokasi sebanyak 1.100 unit rumah tersebut akan rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu yang telah mengajukan usulan program BSPS ke Kementerian PUPR, melalui Direktorat Jenderal Perumahan.
Sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengucurkan anggaran APBN sebesar Rp. 22 miliar untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Bengkulu.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV, Ir.Tambat Yulis ST.MM melalui Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu Selasa(26/3) Elias Wijaya Panggabean, ST, MT mengatakan, program ini sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat penanganan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang ada di Provinsi Bengkulu.
“Sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022, tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, inilah upaya kita membantu masyarakat di Provinsi Bengkulu mewujudkan rumah layak huni,” ucapnya.
Disamping itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Rumah Umum Komersial, Wahyono, SH, ST, MH, ME mengatakan, pemerintah pusat hadir untuk membantu meningkatkan kualitas rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni dengan mengacu pada syarat konstruksi bangunan yang baik.
Pejabat muda pekerja keras yang banyak pengalaman ini merupakan putra asli Bengkulu yang sebelumnya dipercaya Kementerian PUPR Dirjen Perumahan memberi tugas di Provinsi Kalimantan Selatan membangun ribuan rumah yang diberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) .Tentunya menjadi harapan bersama untuk mencapai target pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024, khususnya di Provinsi Bengkulu, terangnya.
“Ya, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir.Joko Widodo agar kemiskinan ekstrem dalam hal ini rumah tidak layak huni dapat ditangani dengan baik,” pungkasnya. Kemiskinan ekstrem memang masih cukup banyak di beberapa Kabupaten/kota di provinsi Bengkulu, termasuk di Pulau Enggano. Dengan program BSPS diyakini kehidupan masyarakat lebih manusiawi dari kebutuhan perumahan yang layak.hasanah/W
