Hutan yang poranda penyebab bencana
By: Prof.DR.Ir.Abdul Hamid,MP
KHAZANAHNEWS.COM**Bengkulu dikenal sebagai provinsi dengan kekayaan ekologis yang luar biasa. Gugusan Bukit Barisan, hutan hujan tropis, daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir dari pegunungan ke pesisir, serta garis pantai yang panjang merupakan fondasi alam yang seharusnya menjadi penopang utama keberlanjutan hidup masyarakat. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fondasi tersebut terus tergerus oleh penggundulan hutan yang masif dan kebijakan pemanfaatan ruang yang lebih mengutamakan eksploitasi jangka pendek. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka musibah besar di Provinsi Bengkulu bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan keniscayaan. Secara geografis dan ekologis, Bengkulu adalah wilayah yang sangat sensitif terhadap perubahan tutupan lahan. Provinsi ini berada di zona pegunungan aktif dengan curah hujan tinggi, tanah yang labil, serta jaringan sungai yang pendek dan curam. Dalam kondisi alamiah, hutan berfungsi sebagai penyangga utama: menyerap air hujan, menahan erosi, menstabilkan lereng, dan mengatur aliran air menuju wilayah hilir. Karena itu, idealnya wilayah seperti Bengkulu memerlukan tutupan hutan yang besar, setidaknya 60–70 persen dari luas daratan, agar keseimbangan ekologis tetap terjaga. Ketika angka ini menurun drastis, maka sistem alam kehilangan kemampuannya untuk melindungi manusia dari bencana.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tutupan hutan Bengkulu terus menyusut. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, pertambangan, dan pembukaan lahan lainnya telah menggerus kawasan lindung, termasuk di wilayah hulu DAS. Hutan yang tersisa pun tidak lagi utuh, melainkan terfragmentasi dan kehilangan daya dukung ekologisnya. Dampaknya sangat nyata: banjir yang dulunya jarang terjadi kini menjadi peristiwa berulang, longsor semakin sering menelan korban, dan kualitas lingkungan hidup masyarakat terus menurun. Ironisnya, bencana ini sering dianggap sebagai peristiwa alam semata, padahal akar masalahnya jelas berasal dari keputusan manusia. Beberapa daerah di Bengkulu menunjukkan tingkat kerusakan yang sangat mengkhawatirkan. Kabupaten Lebong, misalnya, yang berada di kawasan hulu dengan topografi pegunungan, mengalami tekanan besar akibat aktivitas tambang dan pembukaan lahan. Kerusakan hutan di wilayah ini berdampak langsung pada pendangkalan sungai dan meningkatnya risiko banjir bandang. Bengkulu Utara menghadapi persoalan serupa akibat ekspansi perkebunan sawit yang merangsek hingga ke kawasan penyangga hutan dan DAS. Sementara itu, Bengkulu Selatan tidak hanya menghadapi ancaman banjir dan longsor dari wilayah darat, tetapi juga abrasi dan degradasi ekosistem pesisir. Ketiga wilayah ini mencerminkan pola yang sama: ketika hutan rusak di hulu dan lereng, maka bencana akan menyebar ke hilir dan pesisir. Masalah utama yang perlu dikritisi adalah arah kebijakan pembangunan yang terlalu permisif terhadap usaha-usaha ekstraktif.
Pemberian izin sawit dan tambang sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara serius. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) kerap menjadi formalitas administratif, bukan instrumen pengendalian yang efektif. Pengawasan lemah, penegakan hukum setengah hati, dan tumpang tindih perizinan memperparah situasi. Akibatnya, keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara biaya ekologis dan sosial ditanggung oleh masyarakat luas dalam bentuk bencana, kemiskinan, dan hilangnya sumber penghidupan. Dalam perspektif jangka panjang, model pembangunan seperti ini adalah jalan buntu. Bengkulu mungkin memperoleh pendapatan sesaat dari sawit dan tambang, tetapi kerusakan hutan akan menghancurkan fondasi ekonomi rakyat. Petani kehilangan lahan produktif akibat banjir dan longsor, nelayan terdampak sedimentasi dan kerusakan pesisir, serta pemerintah daerah harus terus mengalokasikan anggaran besar untuk penanganan bencana. Ini adalah lingkaran setan yang hanya bisa diputus dengan perubahan paradigma pembangunan. Salah satu langkah strategis yang perlu dipertimbangkan secara serius adalah moratorium total terhadap izin baru di sektor sawit, tambang, dan pembukaan hutan, setidaknya selama sepuluh tahun. Moratorium bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan memberi waktu bagi alam untuk memulihkan dirinya dan bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola. Dalam periode ini, evaluasi menyeluruh terhadap izin yang ada harus dilakukan, terutama yang berada di kawasan hulu DAS, lereng curam, dan wilayah rawan bencana. Izin-izin yang terbukti melanggar aturan dan merusak lingkungan harus dicabut tanpa kompromi.
Di saat yang sama, Bengkulu perlu mulai menggeser orientasi ekonominya dari eksploitasi fisik hutan menuju pemanfaatan jasa lingkungan. Hutan yang dijaga utuh memiliki nilai ekonomi yang besar melalui perdagangan karbon, skema REDD+, dan berbagai mekanisme ekonomi hijau lainnya. Dengan menjaga hutan sebagai penyerap karbon, Bengkulu tidak hanya berkontribusi pada upaya global menekan perubahan iklim, tetapi juga memperoleh sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Model ini jauh lebih rasional dibandingkan merusak hutan demi keuntungan jangka pendek yang berisiko menimbulkan bencana besar. Namun, kebijakan moratorium dan ekonomi karbon tidak akan berhasil tanpa dukungan langkah-langkah pendukung yang kuat. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten terhadap praktik illegal logging, tambang ilegal, dan perambahan kawasan hutan. Rehabilitasi hutan harus berbasis DAS dan dirancang secara ilmiah, bukan sekadar proyek seremonial penanaman pohon. Masyarakat adat dan desa-desa di sekitar hutan perlu dilibatkan sebagai aktor utama penjaga hutan, dengan skema insentif yang adil dan transparan. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti citra satelit dan drone untuk pemantauan hutan harus dioptimalkan agar kerusakan dapat dideteksi sejak dini. Pada akhirnya, persoalan hutan Bengkulu bukan hanya isu lingkungan, melainkan isu keselamatan manusia dan masa depan pembangunan daerah. Bencana besar yang mengancam Bengkulu bukanlah takdir yang tak terelakkan, melainkan konsekuensi dari pilihan kebijakan. Jika pemerintah dan masyarakat terus menutup mata terhadap penggundulan hutan, maka banjir bandang, longsor besar, dan krisis ekologis hanyalah soal waktu. Sebaliknya, jika ada keberanian politik untuk menjaga hutan dan mengubah arah pembangunan, Bengkulu memiliki peluang besar untuk menjadi provinsi yang tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera.
Menjaga hutan Bengkulu berarti menjaga nyawa, ekonomi rakyat, dan masa depan generasi mendatang. Pilihannya jelas: melanjutkan jalan eksploitasi yang penuh risiko, atau beralih ke jalan perlindungan dan keberlanjutan. Sejarah akan mencatat pilihan mana yang diambil hari ini, dan generasi mendatanglah yang akan menanggung akibatnya. integrasikan teks diatas dengan teks berikut. teks berikut dalam bentuk pernyataan Dalam opini penulis, sejalan dengan pandangan Hamid, pembangunan infrastruktur transportasi tidak dapat dipahami semata sebagai penyediaan fasilitas fisik jalan dan jembatan, melainkan sebagai instrumen strategis yang menentukan tingkat konektivitas wilayah, efisiensi aktivitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan dan perancangannya harus dilakukan secara terintegrasi dengan kebijakan tata ruang, mempertimbangkan karakteristik wilayah, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan ketahanan jangka panjang.***
