KHAZANAHNEWS.COM**Dana pembinaan Parpol yang nilainya miliaran untuk sejumlah partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Bengkulu,
Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu terus melakukan evaluasi dan pengecekan terhadap realisasi penggunaan dana bantuan partai politik (parpol) tahun anggaran 2025.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Miftarul Ilmi, Rabu (20/5), mengatakan langkah tersebut dilakukan guna memastikan bantuan keuangan yang disalurkan kepada partai politik digunakan sesuai ketentuan dan peruntukannya.
Menurutnya, evaluasi dilakukan BPK RI terhadap LHP dengan meneliti laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari masing-masing partai politik penerima bantuan. Pemerintah memastikan penggunaan anggaran harus mengikuti persentase yang telah diatur, khususnya untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai secara riill.
“Setiap penggunaan anggaran kami awasi dan kami cek satu per satu sesuai persentasenya. Pada prinsipnya, sebagian besar bantuan harus digunakan 60% untuk pendidikan politik, sedangkan sisanya diperbolehkan untuk kebutuhan administrasi atau operasional kantor,” ujar Miftarul Ilmi.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk mengetahui apakah terdapat kekeliruan administrasi maupun penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan. Namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelumnya, sejauh ini belum ditemukan adanya penyimpangan signifikan dalam pengelolaan dana bantuan partai politik di Provinsi Bengkulu.
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menegaskan bahwa besaran bantuan yang diterima masing-masing partai politik dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh pada pemilu sebelumnya, bukan berdasarkan jumlah kursi di legislatif.
Dengan perolehan suara terbanyak pada pemilu lalu, Partai Golongan Karya atau Golkar, PAN dan PDIP tercatat menjadi partai penerima bantuan dana terbesar di Provinsi Bengkulu untuk tahun anggaran 2026 ini.
Meski demikian, pemerintah daerah masih melakukan penyesuaian dan penghitungan akhir terkait total alokasi bantuan yang diberikan kepada seluruh partai politik agar data yang disampaikan benar-benar akurat. “Kami masih menunggu evaluasi LHP dari BPK RI Perwakilan Bengkulu,” sampainya ramah.
Ia mengimbau seluruh partai politik penerima bantuan untuk memanfaatkan anggaran tersebut secara optimal dan tepat sasaran, terutama dalam mendukung program pendidikan politik kepada masyarakat dan kader partai.
Selain itu, partai politik juga diminta tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, termasuk untuk kebutuhan operasional dan administrasi sekretariat partai. Ia berharap jika pemeriksaan dan evaluasi BPK selesai maka dana parpol penerima akan segera dicairkan untuk anggaran tahun 2026.***hasanah
