KHAZANAHNEWS.COM**Bengkulu, 9 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu terus mendorong penguatan kinerja, tata kelola, dan manajemen risiko lembaga jasa keuangan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan Perusahaan Pergadaian Swasta. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Evaluasi Kinerja dan Sharing Session bagi lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan Kantor OJK Provinsi Bengkulu, Jumat (5/11).
Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Syntia Dewi, menyampaikan bahwa penerapan tata kelola yang baik merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan usaha lembaga jasa keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
“Penerapan tata kelola yang baik tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan terhadap ketentuan regulator, tetapi juga menjadi landasan dalam memastikan pengelolaan lembaga jasa keuangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. Oleh karena itu, seluruh lembaga jasa keuangan perlu memperkuat penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian agar mampu menghadapi dinamika industri serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan,” kata Ayu.
Ayu juga menekankan pentingnya komitmen seluruh lembaga jasa keuangan dalam menerapkan tata kelola secara konsisten, mulai dari pimpinan hingga seluruh jajaran organisasi. Komitmen tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan usaha serta memastikan pelindungan kepentingan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, OJK Provinsi Bengkulu menyampaikan evaluasi hasil pengawasan terhadap kondisi dan kinerja lembaga jasa keuangan di wilayah Bengkulu. Evaluasi ini menjadi sarana pembinaan untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian, meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga, sekaligus menyampaikan perkembangan ketentuan dan kebijakan OJK beserta implementasinya di sektor jasa keuangan.
Berdasarkan posisi September 2026, kinerja industri BPR dan BPRS di Provinsi Bengkulu masih menghadapi sejumlah tantangan. Total aset tercatat mengalami kontraksi sebesar 9,54 persen menjadi Rp359,70 miliar, Dana Pihak Ketiga (DPK) turun 4,63 persen menjadi Rp239,27 miliar, serta kredit atau pembiayaan turun 13,16 persen menjadi Rp272,42 miliar. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi pengawasan guna mendorong peningkatan kinerja, memperkuat daya saing, serta mengoptimalkan kontribusi BPR dan BPRS terhadap perekonomian daerah.
Di sisi lain, kinerja LKMS dan Perusahaan Pergadaian Swasta di bawah pengawasan OJK Provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan positif. Hingga September 2026, total aset tumbuh 7,19 persen secara year-to-date (YtD) menjadi Rp29,69 miliar, sedangkan total pembiayaan tumbuh 14,55 persen menjadi Rp16,11 miliar. Selain itu, nominal Non-Performing Financing (NPF) mengalami penurunan sebesar 10,40 persen menjadi Rp373 juta. Perkembangan ini perlu diiringi dengan penguatan kualitas pembiayaan dan pengelolaan risiko agar pertumbuhan usaha dapat berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.
Selain evaluasi kinerja, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi implementasi dan praktik ketentuan terkait penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance), manajemen risiko, market conduct, serta pelindungan konsumen. Pembahasan tersebut menekankan pentingnya penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang sehat, transparansi informasi, perlakuan yang adil kepada konsumen, serta tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam menyediakan produk dan layanan kepada masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Springhill Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, diikuti oleh 28 peserta yang merupakan perwakilan pengurus, yaitu direksi dan dewan komisaris, serta pejabat BPR, BPRS, LKMS, dan Perusahaan Pergadaian Swasta.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen OJK dalam memperkuat kualitas pengawasan dan pembinaan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mendorong pengelolaan lembaga jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, OJK Provinsi Bengkulu berharap terjalin sinergi dan komunikasi yang semakin kuat antara pengawas dan pelaku industri jasa keuangan. Berbagai pengetahuan dan informasi yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan, serta pelindungan konsumen di masing-masing lembaga.
OJK Provinsi Bengkulu terus memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan guna mendorong terciptanya sektor jasa keuangan yang sehat, stabil, inklusif, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.***has
