Pelindo dan tim komisi amdal saat rapat secara virtual
KHAZANAHNEWS.COM**Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Hidup Pusat, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup RI. Bersama Pelindo Bengkulu, melakukan rapat virtual “Zoom Cloud Meetings”membahas Addendum Andal RKL, RPL tipe A, rencana kegiatan pengerukan area pelayaran dan penanganan abrasi pelabuhan Pulau Baai oleh PT. Pelindo Persero. Tim teknis dipimpin Roy dan Konsultan.
Hnsi kota bengkulu sampaikan berkas masukan ke perwakilan pelindo
Sedangkan Dodi mewakili GM Pelindo Bengkulu dengan mengundang instansi terkait, TNI/Polri dan himpunan nelayan seluruh Indonesia (HNSI Kota/Provinsi),PUPR Provinsi,Dishub, lurah, camat dan DLH Kota. Dibeberkan Direktur Pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan, Dra.CH.Nety Widyawati,MT pihak PT Pelindo Indonesia akan melakukan pengembangan kawasan pelabuhan di atas lahan 140,5 hektar.
Saat ini kedalaman alur 2,4 mWLS, berikutnya tahap pertama pengerukan alur pelabuhan dengan kedalaman 4 mWLS berikutnya lagi dengan kedalaman 6,5 mWLS sampai tahap capital dreging 12 mWLS. Pelindo ingin memberi kontribusi positif karena pelabuhan pulau baai sebagai gerbang utama perekonomian dan perdagangan di provinsi Bengkulu. Namun demikian persepsi yang berkembang ditengah masyarakat muncul pendapat positif dan negatif.
Masalah tenaga kerja yang masih terbatas untuk warga sekitar atau anak-anak nelayan. Dampak pengerukan terjadi penurunan kualitas air meski berdasarkan penelitian masih dibawah mutu baku standar. Terjadi erosi dan sedimentasi terhadap RPL hasil survey didasar laut. Hancurnya hutan mangrove sebagai penahan abrasi berdasarkan macamnya di Bengkulu ada 12 jenis mangrove dan rusaknya terumbu karang atau lamun dasar laut. Penurunan kualitas udara dll. Sejumlah OPD juga menyampaikan permasalahan seperti kadis DKP Provinsi, Syafriandi menyampaikan dalam silaturahmi gubernur Helmi Hasan dan nelayan HNSI Kota Bengkulu, gubernur minta Pelindo siapkan lahan 10 hektar untuk pembangunan pelabuhan nusantara.
Sedangkan PUPR Provinsi Bengkulu dab DLH Kota menyampaikan permasalahan tata ruang wilayah RT/RW tahun 2021-2041 terjadi tumpahan limbah dilaut di lentera merah dan pasir hasil kerukan yang dibuang ditengah laut yang jaraknya sangat dekat dengan alur. Perwakilan HNSI Kota Bengkulu, di hadiri sekretaris Hasanah, gusmarni, waka Romi Faisla dan Joni Ardiansyah menyoroti abrasi parah yang terjadi di kawasan Lentera Merah sampai sumber jaya yang merupakan salah satu penyebab pendangkalan karena pasir melalui arus bawah yang kuat masuk ke kolam pelabuhan.
Romi Faisla menegaskan seharusnya abrasi ditangani terlebih dahulu sebagai penghalang pendangkalan, selain itu posisi pintu alur harus dikembalikan ke bentuk awal agar pendangkalan bisa diminimalisir, juga pembuangan pasir hasil pengerukan harus berjarak jauh dan dibuang ke daratan. Karena angin dan arus Samudera yang kuat bisa membawa pasir kembali ke alur. Penanganan pengerukan harus melihat sejarah awal dibangunnya pelabuhan, karena metode yang diterapkan konsultan tidak membawa perubahan signifikan. Layaknya pengerukan alur melibatkan nelayan yang paham kondisi lokal dan yang merasakan langsung dampak pendangkalan alur. Nelayan juga berhak menikmati lalu lintas alur saat melaut dengan nyaman. Untuk penyelamatan lingkungan dari abrasi nelayan HNSI Kota/Provinsi, warga sekitar perangkat kecamatan dan kelurahan bersama instansi terkait siap bersama-sama menanam mangrove seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.
Sementara itu Dodi perwakilan PT Pelindo menyampaikan siap menerima masukan HNSI dan warga sekitar, Pelindo akan menggunakan metode tertentu dalam menangani abrasi dan akan menjalin sinergi dengan semua pihak. Karena pelabuhan pulau Baai sebagai program strategis nasional dan gerbang utama penggerak perekonomian di Provinsi Bengkulu harus ditangani secara cepat dan profesional. Pimpinan rapat Komisi Amdal, Roy sangat puas atas masukan semua pihak terutama masukan HNSI Kota Bengkulu dan minta Pelindo menindaklanjuti.***hasanah
