KHAZANAHNEWS.COM**Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sinergi lintas sektor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai instansi terkait. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan saat membuka rapat koordinasi bersama Forkopimda di Balai Raya Semarak, Rabu (4/11/2026).
Gubernur menegaskan, optimalisasi PAD membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh pihak, terutama dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah secara maksimal, terarah, transparan, dan akuntabel.
“Optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menggali seluruh potensi sumber pendapatan secara terarah, transparan, dan akuntabel. Kita ingin Bengkulu semakin mandiri secara fiskal sehingga memiliki kemampuan lebih besar dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Helmi.
Berdasarkan data realisasi hingga Oktober 2026, penerimaan pajak daerah mencapai Rp687,60 miliar dari target Rp868,84 miliar atau sebesar 79,14 persen. Sementara itu, retribusi daerah terealisasi Rp129,06 miliar dari target Rp219,96 miliar atau 58,67 persen.
Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp15,95 miliar dari target Rp25,20 miliar atau 63,30 persen. Sedangkan sumber lain PAD yang sah terealisasi Rp10,79 miliar dari target Rp30,59 miliar atau 35,29 persen.
Untuk meningkatkan capaian tersebut, Pemprov Bengkulu telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta pajak rokok.
Penguatan retribusi daerah juga dilakukan melalui evaluasi potensi penerimaan, identifikasi objek dan subjek retribusi, peninjauan tarif, serta peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas dan layanan milik daerah.
Digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong optimalisasi PAD. Pemprov Bengkulu terus mengembangkan layanan berbasis teknologi, termasuk aplikasi e-PBBKB yang telah diluncurkan pada Juli 2026, aplikasi e-PAP yang dijadwalkan diluncurkan pada November 2026, serta persiapan penerapan SPTPD PKB elektronik secara 100 persen pada 2027.
Di sisi lain, optimalisasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemanfaatan aset daerah, serta penguatan sumber pendapatan lain yang sah juga menjadi perhatian. Inventarisasi aset dan peningkatan kinerja pengelolaan BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan daerah.
Forkopimda Dorong Investasi, Hilirisasi dan Transformasi Digital
Dalam rapat tersebut, Forkopimda juga menyampaikan sejumlah dukungan, masukan, dan rekomendasi strategis guna memperkuat pembangunan serta meningkatkan potensi ekonomi Provinsi Bengkulu.
Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Bengkulu, Reki Alfian, menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah sebagai salah satu faktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik bagi investor.
“Pemprov Bengkulu perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, khususnya gedung dan lahan milik pemerintah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar yang menjalankan aktivitas usaha di Bengkulu diharapkan memiliki kantor perwakilan di daerah sehingga keberadaan dan aktivitas ekonominya dapat memberikan kontribusi lebih nyata bagi Bengkulu,” papar Reki.
Ia juga mendorong percepatan transformasi digital, termasuk digitalisasi sertifikat dan penerapan sertifikat elektronik. Bengkulu diharapkan mampu menjadi daerah percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital di tingkat nasional.
Potensi Bengkulu sebagai lokasi pengembangan pusat data atau data center juga dinilai menjanjikan. Dukungan ketersediaan listrik dan air yang memadai menjadi salah satu peluang yang dapat ditawarkan kepada investor untuk mengembangkan investasi sektor teknologi digital.
Selain itu, Kabinda menyoroti potensi hilirisasi komoditas unggulan daerah, khususnya minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Sebagai salah satu daerah penghasil CPO, Bengkulu dinilai perlu mendorong agar komoditas tersebut tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah di daerah sehingga memberikan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Penguatan infrastruktur Pelabuhan Pulau Baai juga menjadi perhatian penting untuk mendukung kelancaran arus barang, distribusi komoditas, serta meningkatkan daya saing investasi dan perdagangan Bengkulu.
Lebih jauh, optimalisasi lahan milik Pemprov Bengkulu dapat diarahkan untuk pengembangan sektor produktif, termasuk menjadikan Bengkulu sebagai salah satu pusat penggemukan sapi. Potensi tersebut dinilai dapat mendukung penguatan sektor peternakan, memenuhi kebutuhan daging, sekaligus membuka peluang investasi baru di bidang agribisnis.
Sinergi Lintas Instansi Perkuat Penerimaan Daerah
Upaya optimalisasi PAD ini membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas instansi. Sinergi melibatkan Polda Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Korem 041/Gamas, BIN Daerah, BPKP Perwakilan Bengkulu, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Pertamina, Pelindo, KSOP Pulau Baai, serta pemerintah kabupaten/kota.
“Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat pertukaran dan integrasi data, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, melakukan pengawasan terpadu, serta memastikan optimalisasi penerimaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” lanjut Gubernur.
Melalui lima langkah konkret, yakni inventarisasi potensi PAD, optimalisasi penerimaan, pengawasan terpadu, digitalisasi dan integrasi data, serta penguatan sinergi dan kolaborasi Forkopimda, Pemprov Bengkulu menargetkan peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan.
Optimalisasi PAD bukan semata-mata untuk meningkatkan angka penerimaan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, serta memastikan pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu semakin optimal.
Dengan sinergi yang kuat, investasi yang berkembang, hilirisasi potensi unggulan, serta pengelolaan sumber daya daerah yang maksimal, Bengkulu diharapkan semakin mandiri secara fiskal, maju, dan sejahtera.***has
