KHAZANAHNEWS.COM**Bengkulu, 23 Oktober 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu terus mendorong percepatan akses keuangan daerah melalui penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Hal ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif. Dalam ajang TPAKD Award 2026, TPAKD Kabupaten Bengkulu Selatan masuk nominasi TPAKD Terbaik Tingkat Kabupaten Wilayah Sumatera.
Masuknya Kabupaten Bengkulu Selatan dalam nominasi tersebut menjadi momentum untuk terus mengembangkan inisiatif perluasan akses keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah. Penguatan TPAKD diharapkan dapat mendorong keterlibatan industri jasa keuangan dalam mendukung pembiayaan usaha, memperluas jangkauan layanan keuangan, dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan arah pengembangan TPAKD yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10). Kegiatan yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dan menjadi forum koordinasi untuk memperkuat kontribusi akses keuangan terhadap pembangunan ekonomi.
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun TPAKD di berbagai wilayah Indonesia.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
Dalam Rakornas tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa pengembangan TPAKD mendukung agenda Asta Cita Pemerintah, terutama pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara nasional, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan total 552 TPAKD. Berbagai program yang dijalankan mencakup pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, perluasan kepemilikan rekening bagi pelajar, serta peningkatan jangkauan layanan keuangan di perdesaan.
Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan kredit sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Sementara itu, program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas mencatat penyaluran pembiayaan sebesar Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur. Capaian tersebut menggambarkan peran akses keuangan dalam membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan sesuai kebutuhan dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.
Kepala OJK Provinsi Bengkulu Ayu Laksmi Syntia Dewi menyampaikan bahwa penguatan TPAKD perlu diarahkan pada pengembangan program yang sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Penguatan TPAKD perlu diarahkan pada pengembangan program yang sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Kami terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan, mendukung pengembangan usaha produktif, serta memastikan masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan,” ujar Ayu Laksmi Syntia Dewi.
Bagi Provinsi Bengkulu, penguatan TPAKD perlu terus diarahkan pada program yang menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk perluasan pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha lokal. Kolaborasi pemerintah daerah, OJK, dan lembaga jasa keuangan menjadi penting agar potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan dengan dukungan akses keuangan yang memadai.
OJK Provinsi Bengkulu akan terus mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat pelaksanaan program percepatan akses keuangan. Melalui upaya tersebut, TPAKD diharapkan dapat semakin berperan dalam memperluas pemanfaatan layanan keuangan, mendukung pengembangan usaha produktif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.***has
