KHAZANAHNEWS.COM**Pembangunan Rendah Karbon: pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Sambil mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan Ketahanan iklim. Merupakan tindakan antisipasi yang terencana maupun spontan untuk mengurangi nilai potensi kerugian akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat di wilayah terdampak perubahan iklim Dukungan Bappenas untuk Perencanaan PRK Daerah.
Pertanian Tantangan yang dihadapi praktik pertanian konvensional yang tidak ramah lingkungan, penurunan produktivitas akibat perubahan curah hujan dan suhu, degradasi serta alih fungsi lahan, penggunaan pupuk kimia berlebihan, dan pembakaran limbah pertanian Sektor Energi Wilayah terpencil Bengkulu, masih bergantung pada listrik fosil beremisi tinggi.
Potensi surya, mikrohidro, dan biomassa besar, namun terhambat investasi, infrastruktur, teknologi, efisiensi energi rendah, akses energi bersih terbatas, dan koordinasi lintas sektor lemah.Data Potensi Penurunan Emisi Kumulatif Provinsi Bengkulu (Aksara, 2025) Sektor FOLU Tantangan sektor FOLU meliputi alih fungsi hutan ke pertanian, pemanfaatan gambut, degradasi dan kebakaran hutan. Lahan kritis akibat pembakaran, tambang di kawasan hutan, pengelolaan hutan rakyat lemah, serta konversi mangrove/gambut untuk sawit meningkatkan emisi.Sektor Limbah Tantangan sektor limbah emisi metana dari TPA dan limbah cair agro industri, dominasi open dumping, rendahnya pemilahan dan 3R, keterbatasan TPA (8 untuk 10 daerah), serta minim infrastruktur/teknologi kompos, RDF, dan
Target output utama dari MoU Pemprov Bengkulu denganBappenas• Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi Bengkulu tahun 2025 – 2045,dengan didukung Peraturan Gubernur (No 36 tahun 2025);• Terintegrasinya Kebijakan PRKBI ke RPJMD 2025-2030;• Terintegrasinya Monitoring, Evaluation and Reporting system ke Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim dengan sistem AKSARA;• Terimplementasikannya pilot projects yang focus pada sektor prioritas PRKBI Bengkulu, seperti sektor kehutanan dan penggunaan lahan, karbon biru (mangrove), kelautan dan pesisir,dan sektor pertanian.Pergub No 36 tahun 2025
Upaya memperkuat pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon di daerah terus didorong melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Coffee Morning dan Policy Update yang digelar LCDI LPPM Universitas Bengkulu (Unib) di Santika hotel, Selasa(18/8) bekerja sama dengan Bapperida Provinsi.
Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi untuk membangun dukungan berbagai pihak, termasuk unsur legislatif(DPRD, DPR RI dan DPD RI) terhadap program pembangunan daerah sekaligus memperkuat implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon.
Team Leader LCDI LPPM Unib, Yansen, Ph.D menyampaikan target utama kegiatan yakni memperluas dukungan terhadap program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Menurutnya, LCDI LPPM Unib sebelumnya telah turut memfasilitasi penyusunan sejumlah dokumen perencanaan, termasuk rancangan Peraturan Gubernur. Pihaknya juga melakukan kajian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), khususnya untuk melihat kegiatan yang relevan dengan agenda pembangunan rendah karbon.
Ke depan, LCDI bersama Bapperida provinsi Bengkulu berencana memperkuat koordinasi melalui pertemuan multi-stakeholder yang melibatkan berbagai unsur.
Yansen menilai pendanaan alternatif penting dikembangkan karena dukungan pembangunan tidak harus sepenuhnya bersumber dari pemerintah. Dunia usaha, lembaga donor internasional maupun pihak lainnya juga berpotensi mengambil peran sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
Ia menjelaskan, pembangunan rendah karbon tidak hanya berkaitan dengan upaya menekan emisi, tetapi juga bagaimana daerah mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Dalam aspek mitigasi pengurangan emisi gas rumah kaca dilakukan melalui berbagai sektor, antara lain pertanian, kehutanan, limbah, energi, transportasi, dan industri.
Sedangkan aspek adaptasi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk potensi bencana.
Kebijakan pembangunan harus memperhatikan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Tidak hanya dari sisi lingkungan, Yansen melihat agenda pembangunan rendah karbon juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat maupun daerah. Salah satunya melalui mekanisme nilai ekonomi karbon dan perdagangan karbon
Menurutnya, mekanisme tersebut dapat melibatkan masyarakat, perusahaan maupun pemerintah dalam kegiatan yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi.
Ia mencontohkan masyarakat lokal yang memiliki lahan berpotensi mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan berbasis karbon, dengan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Dalam forum tersebut, Yansen juga menyinggung pengembangan Solar Nexus di Enggano sebagai salah satu pilot project yang memanfaatkan energi surya(PLTS) untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat.
Program tersebut saat ini masih dalam tahap awal pelaksanaan Agustus – September 2026 masih dalam pengerjaan, Desember 2026 sudah terlihat hasilnya dan berfungsi.
Yansen juga menekankan pentingnya peran media massa dalam menyebarluaskan informasi terkait pembangunan rendah karbon kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan berkelanjutan membutuhkan dukungan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah.
Karena itu, kolaborasi pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dunia usaha, masyarakat, lembaga donor dan media perlu terus diperkuat agar agenda pembangunan rendah karbon dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.***hasanah
