KHAZANAHNEWS.COM** Direktur PT Plantika Sains Engineering Ir.Sofyan Hosen,ST, MH mempertanyakan lambannya pihak Kejati merespon pengaduannya soal dugaan kolusi tender proyek di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu tahun 2024-2025. Disampaikan Sofyan pihaknya menyampaikan pengaduan ke Asisten Pidana Khusus(Aspidsus)Kejati Bengkulu yang diterima staf bagian depan,Vicfa tanggal 22 September 2026(bukti laporan terlampir)
Namun disayangkannya sudah hampir sebulan lebih belum ada respon? Adapun poin-poin pengaduannya antara lain tentang dugaan KKN antara PA/PPK, Pokja dan rekanan konsultan konstruksi dalam pelelangan tender proyek tahun 2024-2025. Dugaan KKN sesuai UU No.28/1999, dimana Pokja sengaja menurunkan jenjang jabatan di KAK pada tenaga sub profesional dari S1 menjadi SLTA. Menurutnya ini tentu saja bertentangan dengan AD/ART Inkindo, UU RI No.2/2017 tentang layanan tenaga jasa konstruksi dan Peraturan lainnya yang terkait jasa konstruksi.
Diungkap Sofyan dirinya sudah mempertanyakan hal tersebut pada Pokja, jawaban Pokja sudah baku dan disetuju PPK yang berarti PPK sudah menyetujui KAK setiap paket pekerjaan. Ironisnya, Pokja menolak pengalaman kerja 10 tahun PT PSE. Bahkan menerima pengalaman kerja yang 4 tahun. Yang mengkhawatirkan lagi terangnya dugaan permintaan fee 35% oleh oknum Petinggi PUPR namun dirinya menolak. Ia juga mencurigai monopoli tiga konsultan yang selalu menang tender. Bahkan ada oknum konsultan masih bersaudara dengan anggota Pokja selalu mendapat pekerjaan. Begitu juga konsultan pengawas banyak yang kurang pengalaman dan laporan prakualifikasi fiktif tahun 2025. Bahkan ada proyek yang ditenderkan/lelang sebelum anggaran APBD disahkan DPRD Provinsi, sebab itu Sofyan Hosen dan Ketua DPD LPAKN PROJAMIN Provinsi Bengkulu minta Kejati untuk mengusut dan memproses laporannya***hasanah
