KHAZANAHNEWS.COM** Kejaksaan Tinggi Bengkulu, diwakili Kasi Intel Riki dan Anton menemui dan mendengar orasi puluhan massa Ormas dan media yang melakukan aksi damai dikantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Senin(10/6), karena massa aksi menolak untuk hearing didalam saat ditawar perwakilan Kejati,Riki. Orator aksi damai yang juga penanggungjawab aksi, Yasmidi dalam orasinya meneriakkan agar Kejati mengusut
tuntas penyalahgunaan dana pokir dewan provinsi tahun 2022, 2023 -2024 yang bernilai fantastis Rp.44 M dan dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas dewan provinsi Bengkulu. Sampai saat ini
Penjelasan pihak Kejati untuk dana perjalanan dinas dewan baru dikembalikan berkisar 30%.
Sedangkan masa pengembalian sudah habis, maka APH harus mengambil tindakan karena TGR bukan dana pinjaman KUR. “Alangkah enaknya korupsi dulu baru dicicil,” yang disambut “usut!” dari massa. Kembali ke dana pokir masalah dana pokir tahun 2022 – 2024 yang totalnya di Sekwan saja mencapai Rp.44 miliar belum lagi titipan-titipan dewan di OPD lain. 
Artinya dana pokir dewan Provinsi tiga tahun terakhir hanya untuk pembayaran publikasi. Dalam hal ini yang paling bertanggungjawab tim TAPD dan Banggar. Kalau tidak disahkan banggar maka dana pokir tidak akan terjadi permasalahan seperti saat ini.
Karena dana pokir tiga tahun terakhir dinilai tidak membawa azaz manfaat alias mubazir. Terindikasi KKN secara berjamaah yang menyebabkan kerugian negara dan hilangnya hak pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Bengkulu. Sebab dana pokok pikiran dewan(pokir) adalah aspirasi masyarakat provinsi Bengkulu yang dititipkan di DPRD Provinsi untuk diperjuangkan pada saat paripurna penetapan RKPD.
Selain Yasmidi, Dini Rizki Hasanah berorasi berikutnya, aktivis dan pengacara perempuan ini, meneriakkan periksa dan proses hukum TAPD dan Banggar karena diduga menyalahgunakan fungsi dana pokir. Meminta Kajati baru untuk menunjukkan taringnya mengusut tuntas kasus dana pokir dan TGR dewan Provinsi. Kajati harus bernyali dan tidak takut oknum-oknum yang akan menghadang pemeriksaan kasus ini. Berikutnya Dini juga menyampaikan 6 poin beserta bulirnya, pernyataan sikap dari gerakan aksi gabungan Ormas dan Media Bengkulu. Yang fisiknya diserahkan dan diterima Riki perwakilan dari Kajati. Tuntutan aksi ditembuskan juga ke Komjak RI, JAMINTEL DAN JAMPIDSUS KEJAGUNG RI DI JAKARTA.***(hasanah)
