KHAZANAHNEWS.COM**Pemprov Bengkulu melalui leading sektor Biro Ekonomi menggelar Capacity Building dan Sosialisasi Pengendalian inflasi tahun 2024
Sosialisasi dibuka sekda Isnan Fajri di dampingi Karo Ekonomi, Hafni Khaidir, SE di Hotel Pasir Putih, Selasa (30/7).
Seperti diketahui angka inflasi di Provinsi Bengkulu masih terbilang tinggi, yaitu 3,64%. Dibandingkan dengan inflasi nasional yang mencapai 2,50% pada Juni 2024. Pemerintah Provinsi Bengkulu, bersama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan angka inflasi.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan kerja sama dengan instansi teknis terkait, seperti Bulog, BMKG, dan Bank Indonesia, serta dengan 10 kabupaten-kota se-Provinsi Bengkulu. TPID kabupaten-kota diinstruksikan untuk memperkuat kerja sama dengan daerah dari provinsi tetangga.
“Pada pertemuan ini, kami menekankan pentingnya TPID kabupaten-kota untuk menjalin kerja sama dengan daerah dari provinsi tetangga. Sebagai contoh, TPID Kabupaten Mukomuko telah bekerja sama dalam hal penyediaan pasokan sembako dengan daerah di Sumatera Barat,” jelas Hafni Khaidir, Kepala Biro Ekonomi Provinsi Bengkulu yang berani menggebrak mencari solusi menekan angka inflasi, disela-sela kegiatan Capacity Building dan Sosialisasi TPID Provinsi Bengkulu serta TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.
Sekda Isnan Fajri menyatakan bahwa berbagai langkah strategis yang telah dilakukan Pemprov Bengkulu, seperti Program Pasar Sembako Murah Terintegrasi, diharapkan dapat menurunkan angka inflasi daerah.
“Harapan kami, mulai 1 Agustus nanti, angka inflasi Bengkulu dapat menurun. Kami juga mencatat bahwa harga beberapa sembako penyumbang inflasi tinggi, seperti bawang merah dan cabai, sudah mulai normal kembali dalam beberapa hari terakhir,” ujarnya.
Pejabat dari Kemendagri yang menjadi narasumber Nyimas Qoryati Simanjuntak membeberkan, peran Bapanas dalam menjaga stok dan harga beras. Kalau beras mahal dipertanyakan kemana beras-beras yang di Bengkuluk, apa yang sudah dikerjakan Bapanas. Untuk antisipasi angka
Inflasi tidak bisa dilakukan sendiri, untuk menekan angka inflasi supaya tidak tinggi kepala daerah harus buat kebijakan, agar inflasi Bengkulu tidak di atas rata-rata nasional.
Menjaga stok cadangan beras pemerintah pusat dan daerah tugas tpid, menekan inflasi daerah. Kebijakan apa yang harus diambil, masukkab juga kantor perbendaharaan negara dan inspektorat dimasukkan dalam TPID. Kalau kepala daerah ada kebijakan dan angka inflasi dibawah nasional, daerah akan dapat insentif fiskal, sebab itu harus ada evaluasi setiap bulan sebagai acuan pengajuan anggaran. Untuk dapat insentif fiskal Disperindag harus melaporkan turunnya angka inflasi ke Inspektorat, karena inspektorat penentu untuk mendapatkan insentif fiskal.***hasanah
