KHAZANAHNEWS.COM** Pokir atau dana pokok-pokok pikiran dewan, merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan untuk diperjuangkan dalam pembahasan Rancangan APBD.
Adapun peruntukkan dana tersebut berdasarkan permintaan masyarakat, ketika DPRD melaksanakan reses di dapil mereka masing – masing.
Sekwan DPRD provinsi Bengkulu Erlangga, di tahun 2023/2024 ini, dana Pokir di anggarkan dengan nilai yang sangat fantastis, yakni sebesar Rp.16 miliar lebih, dan direalisasikan dalam bentuk publikasi pemberitaan, bukan untuk pembangunan.
Yasmidi, pimpinan ormas BCW, saat di konfirmasi di depan kantor Kejati Bengkulu pada (19/5) mengatakan, tentu ini menjadi pertanyaan, Pokir itu adalah dana aspirasi dari masyarakat, yang untuk di perjuangkan dalam pembahasan rancangan APBD, dan di peruntukkan untuk pembangunan di dapil masing-masing, guna untuk kesejahteraan masyarakat, yang jadi pertanyaannya, dana 16 milyar yang di peruntukan untuk dana publikasi ini, hasil aspirasi masyarakat yang mana ? .
Di sini kita amati banyak sekali kejanggalan, mulai dari tahapan, proses, prosedur penganggaran, dan penyaluran dana tersebut,
Terkait adanya dugaan penyimpangan dan kemufakatan jahat yang menyalahi prosedur dan aturan yang mengakibatkan kerugian negara mencapai belasan miliar. Sekwan dan DPRD Provinsi Bengkulu ini kita laporkan ke Kejati. Dan kita minta kepada kejaksaan tinggi Bengkulu untuk melakukan tindakan tegas terhadap oknum – di Sekwan DPRD provinsi Bengkulu dan oknum Dewan provinsi yang terlibat dalam proses prosedur penganggaran dana publikasi untuk diusut, tegasnya.
Informasi yang beredar dikalangan media yang mendapat aliran dana pokir di Sekwan DPRD Provinsi Bengkulu, oknum PPTK inisial Brn diduga memotong fee setiap pencairan mencapai 30%. Brn ketika ingin dikonfirmasi jarang diruangan. **has
