KhazanahNews.Com**Kinerja Dinas Badan Pendapatan Daerah( Bapenda) Kota Bengkulu terus membaik di era PJ Walikota Arif Gunadi dan Kadis Drs.Eddyson. Karena beberapa tahun terakhir pajak parkir, rumah makan dan restoran dirasa kurang maksimal dalam penyetoran pajak dan retribusi. Akibatnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bengkulu menurun alias minim. Sehingga dalam aktivitas pembangunan Pemkot terpaksa hutang ratusan miliar di Bank Jabar Banten.
Dijelaskan Kadis Bapenda Kota, Drs.Eddyson saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) Kajari Kota Bengkulu untuk evaluasi dan membentuk Satgas. Karena beberapa tahun terakhir pajak parkir dikelola pihak ketiga. Namun terindikasi gaduh dan merugikan juru parkir. Evaluasi Kajari Yunhita Arifin, SH MH izin semua zona akan berakhir tahun 2023 ini, bahkan dua zona akan habis bulan Oktober ini.
Saat ini Kajari kota masih melakukan evaluasi, Kajari menyarankan Bapenda mendata ulang juru parkir tetap diberdayakan. Diakui Eddyson pihaknya selaku koordinator pemungut pajak dan retribusi pinggir jalan. Sangat senang pemungutan pajak dan retribusi dari wajib pajak dan juru parkir langsung disetor ke DPPAD. Ia mengaku optimis PAD akan meningkat drastis. Saat ini pajak terbesar dari pajak bumi dan bangunan (PBB) terjadi over target. Masalah target PAD ratusan miliar dan baru terkumpul Oktober ini berkisar 60%, Eddyson mengaku masih ada waktu tiga bulan lagi maka kekurangan 40% akan tercapai. Karena saat ini rumah makan dan resto mewah bertumbuhan di Kota Bengkulu. Begitu juga pasca covid, dunia hiburan, hotel dan cafe juga marak sebagai sumber pajak. Menjelang pemilu 2024 pajak reklame juga akan masuk karena bertaburannya baliho caleg di sudut-sudut kota. Dikeluhkan Eddyson ada sejumlah rumah makan milik oknum dan pengusaha tenar ada keengganan untuk membayar pajak secara benar dan maksimal. Ia sudah berkoordinasi dengan Kajari untuk melakukan uji petik di lapangan.(hasanah)
