KHAZANAHNEWS.COM**MUKOMUKO-Pemerintah Provinsi Bengkulu mengambil langkah tegas untuk mengatasi kebocoran pencatatan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah yang selama ini berpotensi merugikan daerah. Mulai Desember 2026, setiap pengiriman CPO dari pabrik kelapa sawit (PKS) di Bengkulu ditargetkan wajib mencantumkan label asal produk Bengkulu.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Bengkulu Mian saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Ekspor CPO Atas Nama Provinsi Bengkulu untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, di Hotel Batuah Mukomuko, Rabu (4/11).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pimpinan pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Mukomuko. Pembahasan difokuskan pada optimalisasi pencatatan asal komoditas CPO Bengkulu yang selama ini belum sepenuhnya tercermin dalam data ekspor maupun statistik perekonomian daerah.
Persoalan ini muncul karena sebagian CPO yang diproduksi di Bengkulu dikirim melalui Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat, tanpa pencatatan yang secara jelas menunjukkan asal komoditas tersebut dari Bengkulu. Akibatnya, potensi ekonomi dari komoditas unggulan daerah ini dikhawatirkan tidak tercatat secara optimal dalam statistik perdagangan.
“Hasil komoditas sawit ini milik kita, tetapi tercatat dengan nama Teluk Bayur. Ini tentu ironis. Maksud dan tujuan kita menggelar pertemuan ini adalah memastikan adanya keharusan yang tidak bisa ditawar lagi, agar ke depan setiap pengiriman barang memiliki label yang menunjukkan bahwa produk CPO tersebut berasal dari Bengkulu,” tegas Mian.
Ia menjelaskan, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Bengkulu dengan potensi produksi lebih dari 1,5 juta ton per tahun. Bahkan, Bengkulu termasuk dalam delapan besar daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia.
Dengan potensi tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh aktivitas produksi dan pengiriman CPO tercatat berdasarkan daerah asalnya. Untuk itu, Pemprov Bengkulu bersama pemerintah kabupaten akan memperkuat pengawasan dan melakukan pemantauan terhadap pengiriman CPO dari seluruh PKS.
Mian menegaskan, pencantuman label asal Bengkulu bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat posisi daerah dalam memperjuangkan hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit dari pemerintah pusat.
Menurutnya, aktivitas angkutan sawit turut memberikan beban terhadap infrastruktur jalan daerah. Karena itu, kontribusi ekonomi dari komoditas tersebut harus tercatat secara jelas agar Bengkulu memiliki dasar data yang kuat dalam memperjuangkan dukungan pembiayaan pembangunan.
“Semua produk CPO harus memiliki label Bengkulu. Jalan kita rusak akibat aktivitas angkutan sawit, sementara masyarakat juga membutuhkan pembangunan. Kalau produksi dan pengirimannya tidak tercatat, bagaimana kita bisa memperjuangkan DBH sawit kepada pemerintah pusat? Karena itu, mulai Desember hingga Januari, seluruh pengiriman harus sudah terdata. Untuk Mukomuko saja, volumenya lebih dari 700 ribu ton,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menilai penguatan identitas atau branding komoditas sawit Bengkulu sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Menurutnya, kejelasan asal produk akan memperkuat identitas komoditas unggulan Bengkulu sekaligus mendukung tersedianya data perdagangan yang lebih akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi.
“Produk komoditas sawit Bengkulu harus memiliki branding yang jelas demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Wahyu.
FGD tersebut turut dihadiri Bupati Mukomuko Choirul Huda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Desman Siboro, Perwakilan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu serta Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu Yuliswani.***has
