KHAZANAHNEWS.COM**Padang Kuas- Kuliah Kerja Nyata(KKN) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu(Unib) periode 108 tahun 2026 di Kabupaten Seluma dari 15 kelompok, kelompok 10 di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Berbagai kerja nyata sudah mereka lakukan sejak KKN tanggal 10 Juni 2026. Dikatakan salah seorang mahasiswi KKN program yang sudah mereka lakukan diantaranya, penerangan lampu jalan, gapura, sosialisasi AI di sekolah sekitar dan pembuatan poster oleh mahasiswa kreatif Ivan Adhie Pradana Gumay.
Ketua kelompok KKN kelompok 10, Tomi Setiawan, menyampaikan bahwa penyuluhan hukum dengan narasumber dari Kejaksaan Tinggi agar warga desa Padang Kuas lebih sadar dan paham tentang hukum, terutama tentang restorative justice. Kades Padang Kuas diwakili Kasidi menyampaikan kades sedang finishing proyek rabat beton. Kasidi mengucapkan terima kasih pada narasumber dari Kejati tentang apa itu Restorative Justice.
Dua Jaksa Fungsional Kejati, yakni Yuli Herawati,SH,MH didampingi Yodan M Betsy,SH, MH membeberkan
Restoratif berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU NO. 20/2025, Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakws, dan/atau pihak lain yang terkait, bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.
Fokus utam bergeser dari sekadar penghukuman (RETRIBUTIF) menjadi pemulihan hubungan sosial dan kerugian korban.
Dasar hukum KUHAP UU NO.20/ 2025 Bab IV: Mekanisme Keadilan Restoratif Pasal 79 sampai dengan Pasal 88TUJUAN & PRINSIP DASAR (PASAL 79) Pemulihan Keadaan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. .Kesepakatan damai menekankan pada penyelesaian sukarela antara pelaku dan korban. Keadilan substantif memastikan kerugian korban terpenuhi tanpa proses PERADILAN yang BERLARUT.
Ivan Adhie Pradana Gumay menyampaikan, Pasal 79 KUHAP Pasal 79 ayat (1) mekanisme KEADILAN RESTORATIF dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa a. PEMAAFAN DARI KORBAN DAN/ATAU KELUARGANYA; b. c. d. e. f. PENGEMBALIAN BARANG YANG DIPEROLEH DARI TINDAK PIDANA KEPADA KORBAN; PENGGANTIAN BIAYA PERAWATAN MEDIS DAN/ATAU PSIKOLOGIS; GANTI RUGI ATAS KERUGIAN LAIN YANG DIDERITA KORBAN SEBAGAI AKIBAT TINDAK PIDANA YANG DIALAMI KORBAN; MEMPERBAIKI KERUSAKAN YANG DITIMBULKAN DARI AKIBAT TINDAK PIDANA YANG DIALAMI KORBAN;
ATAU MEMBAYAR GANTI RUGI YANG DITIMBULKAN DARI AKIBAT TINDAK PIDANA.PASAL 79 KUHAP(2) (3) (4) (5) PEMULIHAN KEADAAN SEMULA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HARUS DITUANGKAN DALAM KESEPAKATAN.
KESEPAKATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) WAJIB DILAKSANAKAN DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 7 (TUJUH)HARI.PENCABUTAN LAPORAN ATAU PENGADUAN HANYA DAPAT DILAKUKAN SETELAH PELAKU MEMENUHI SELURUH KESEPAKATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2).SETELAH SELURUH KESEPAKATAN TERLAKSANA, PERKARA WAJIB DIHENTIKAN DAN DIMINTAKAN PENETAPAN PENGADILAN.PASAL 79 KUHAP(6) APABILA KESEPAKATAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PELAKU SAMPAI DENGAN BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3), PENYIDIK WAJIB MEMBUAT BERITA ACARA PELAKSANAAN MEKANISME KEADILAN RESTORATIF YANG MEMUAT:a. IDENTITAS PARA PIHAK;b. ISI KESEPAKATAN;c. BUKTI PELAKSANAAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KESEPAKATAN; DAN d. ALASAN TIDAK DIPENUHINYA KESEPAKATAN OLEH PELAKU.PASAL 79 KUHAP(7) (8) BERITA ACARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (6) MENJADI BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI BERKAS PERKARA SEBAGAI DASAR UNTUK MELANJUTKAN PROSES PERADILAN.MEKANISME KEADILAN RESTORATIF DILAKSANAKAN PADA TAHAP:a. PENYELIDIKAN;b. PENYIDIKAN;c. PENUNTUTAN; DAN d. PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN.PASAL 80 KUHAP PASAL 80 AYAT (1) : MEKANISME KEADILAN RESTORATIF DAPAT DIKENAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BERIKUT:a. b. c. TINDAK PIDANA DIANCAM HANYA DENGAN PIDANA DENDA PALING BANYAK KATEGORI III ATAU DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA)TAHUN;TINDAK PIDANA YANG PERTAMA KALI DILAKUKAN; DAN/ATAU BUKAN MERUPAKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA, KECUALI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG PUTUSANNYA BERUPA PIDANA DENDA ATAU TINDAKPIDANA YANG DILAKUKAN KARENA KEALPAAN.PASAL 80 AYAT (2) : DALAM HAL BELUM TERDAPAT TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), BERDASARKAN LAPORAN KORBAN DILAKUKAN MEKANISME KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENYELIDIKAN BERUPAKESEPAKATAN DAMAI ANTARA PELAKU DAN KORBAN.PASAL 81 KUHAPPASAL 81 AYAT (1) MEKANISME KEADILAN RESTORATIF DILAKUKAN MELALUI:A. B. PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PELAKU TINDAK PIDANA,TERSANGKA, TERDAKWA, ATAU KELUARGANYA, DAN/ATAU KORBANTINDAK PIDANA ATAU KELUARGANYA; ATAU PENAWARAN DARI PENYELIDIK, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, ATAU HAKIM KEPADA KORBAN, PELAKU TINDAK PIDANA, TERSANGKA, ATAU TERDAKWA.PASAL 81 AYAT (1) MEKANISME KEADILAN RESTORATIF SEBAGAIMANADIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN TANPA TEKANAN, PAKSAAN,INTIMIDASI, TIPU DAYA, ANCAMAN KEKERASAN, KEKERASAN, PENYIKSAAN,DAN TINDAKAN YANG MERENDAHKAN KEMANUSIAN TERHADAP TERSANGKA, TERDAKWA, KORBAN, DAN/ ATAU KELUARGANYA.PASAL 82 KUHAP MEKANISME KEADILAN RESTORATIF DIKECUALIKAN UNTUK: a. b. c. d. e. f. g. h. i. TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA, TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT, KEPALA NEGARA SAHABAT SERTA WAKILNYA, TINDAK PIDANA KETERTIBAN UMUM, DAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN; TINDAK PIDANA TERORISME; TINDAK PIDANA KORUPSI; TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL; TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH, KECUALI KARENA KEALPAANNYA; TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA ORANG;TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA MINIMUM KHUSUS; TINDAK PIDANA TERTENTU YANG SANGAT MEMBAHAYAKAN ATAU MERUGIKAN MASYARAKAT; DAN/ ATAU TINDAK PIDANA NARKOTIKA KECUALI YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGGUNA. ATAU PENYALAHGUNA. PASAL 83 KUHAP MEKANISME KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN (1) (2) MEKANISME KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DILAKUKAN MELALUI KESEPAKATAN UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA DI HADAPAN PENYELIDIK ATAU PENYIDIK.KESEPAKATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KESEPAKATAN PENYELESAIAN PERKARA DAN DITANDATANGANI OLEH PELAKU, KORBAN, DAN PENYELIDIK ATAU PENYIDIK.(3) (4) BERDASARKAN SURAT KESEPAKATAN PENYELESAIAN PERKARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), PENYELIDIK MENERBITKAN SURAT PENGHENTIAN PENYELIDIKAN.BERDASARKAN SURAT KESEPAKATAN PENYELESAIAN PERKARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), PENYIDIK MENERBITKAN SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN.PASAL 84 KUHAP• PASAL 84 : SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 83 AYAT (4) DIBERITAHUKAN OLEH PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM DAN DIMINTAKAN PENETAPAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 3(TIGA) HARI.PASAL 85 KUHAP MEKANISME KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENUNTUTAN(1) (2) (3) MEKANISME KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENUNTUTAN DILAKUKAN MELALUI KESEPAKATAN UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA DI HADAPAN PENUNTUT UMUM.
KESEPAKATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KESEPAKATAN PENYELESAIAN PERKARA DAN DITANDATANGANI OLEH TERSANGKA, KORBAN, DAN PENUNTUT UMUM.BERDASARKAN SURAT KESEPAKATAN PENYELESAIAN PERKARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), PENUNTUT UMUM MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN.PASAL 86 KUHAP(1) SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 85 AYAT (3) DALAM JANGKA WAKTUPALING LAMA 3 (TIGA) HARI DIMINTAKAN PENETAPAN KEPADAKETUA PENGADILAN NEGERI.(2) PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) WAJIB DISAMPAIKAN OLEH PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK.PASAL 85 KUHAP MEKANISME KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN• PASAL 87 DALAM HAL MEKANISME KEADILAN RESTORATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 79 SAMPAI DENGAN PASAL86 TIDAK DAPAT DILAKUKAN, PENERAPAN MEKANISME KEADILAN RESTORATIF DILAKUKAN PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN.• PASAL 88 KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN MEKANISME KEADILAN RESTORATIF DALAM PASAL 79 SAMPAI DENGAN PASAL 87 DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH.TAHAP SIDANG PENGADILAN UPAYA PERDAMAIAN DI SIDANG HAKIM DAPAT MENDORONG PARA PIHAK UNTUK BERDAMAI MESKIPUN PERKARA TELAH DILIMPAHKAN KE PENGADILAN.
JIKA BERHASIL, PERKARA DAPAT DIPUTUS DENGAN PUTUSAN YANG MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF (MISAL: PIDANA BERSYARAT).PUTUSAN HAKIMHAKIM MEMPERTIMBANGKAN:PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA.PEMENUHAN GANTI KERUGIAN/RESTITUSI.DAMPAK SOSIAL TERHADAP HARMONI MASYARAKAT.RINGKASAN ALUR MEKANISME IDENTIFIKASI CEK SYARAT FORMIL & MATERIIL PERKARA YANG BISA DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME KEADILAN RESTORATIF MEDIASI DIALOG ANTARA KORBAN, PELAKU, DAN MASYARAKAT.PENYELESAIAN SURAT PENETAPAN PENGHENTIAN PERKARA / PUTUSAN HAKIM.PROSES MEDIASI PROSES INI DILAKUKAN MELALUI DIALOG TERBUKA YANG DIFASILITASI OLEH MEDIATOR PROFESIONAL ATAU APARAT PENEGAK HUKUM.• PENGAKUAN TANGGUNG JAWAB OLEH •PELAKU.•PENYAMPAIAN DAMPAK OLEH KORBAN.•KESEPAKATAN PEMULIHAN KERUGIAN.REINTEGRASI SOSIAL BAGI KEDUA PIHAK.RETRIBUTIF VS. RESTORATIF ASPEK KEADILAN RETRIBUTIF KEADILAN RESTORATIF FOKUS UTAMA PELANGGARAN HUKUM & HUKUMAN PEMULIHAN KORBAN & HUBUNGAN PERAN KORBAN PASIF / SAKSI SAJA AKTIF / MENENTUKAN SOLUSI HASIL AKHIR PEMENJARAAN (PUNITIVE) TRANSFORMASI (PEMULIHAN)Alur Proses Mediasi ASESMEN VERIFIKASI KELAYAKAN KASUS, CEK SYARAT FORMIL & MATERIIL PERKARA YANG BISA DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME KEADILAN RESTORATIFPERSIAPANPENDEKATAN KEPADA KORBAN & PELAKU.PERTEMUAN DIALOG & MUSYAWARAH MUFAKAT.
KESEPAKATAN PENETAPAN HAKIM.PEMULIHAN & PENCABUTAN LAPORAN.PILAR UTAMA KEBERHASILAN SUKARELA SEMUA PIHAK SETUJU TANPA PAKSAAN.RAHASIA PROSES TERTUTUP UNTUK MENJAGA MARTABAT.ADIL HASIL YANG MENGUNTUNGKAN SEMUA PIHAK.KEKUATAN KOMUNITAS RESTORATIVE JUSTICE MELIBATKAN TOKOH MASYARAKAT UNTUK MEMASTIKAN KESEPAKATAN DIJALANKAN DENGAN PENUH INTEGRITAS.INI BUKAN TENTANG “LOLOS DARI HUKUM”, TAPI TENTANG MEMBANGUN KEMBALI PONDASI MORAL DALAM LINGKUNGAN SOSIAL KITA.***hasanah
