KHAZANAHNEWS.COM**Pusdiklatjemen Badiklat Kemhan telah sukses menyelenggarakan seminar sekolah siswa Susjemen Litbanghan tingkat Angkatan XXIII dengan tema ‘Ketangguhan Kapasitas Apkowil guna Memitigasi Bencana Multi Ancaman’. Seminar ini berlangsung di Jl. Jati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, dan menghadirkan narasumber serta penanggap dari berbagai instansi terkait.
Mayor Cke Dr. Indra Kristian, S.I.P., S.Kom., M.A.P., CIQaR, CHRMP, CAA, yang menjabat sebagai Peneliti Muda Alkomlek dan Sisdaljat Dislitbangad, menjadi pemapar utama dalam seminar ini. Sementara itu, Keynote Speaker dalam acara ini adalah Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si., Deputi Sistem dan Strategi BNPB. Penanggap I adalah Kolonel Inf Saad Miyanta dari Pusterad, dan Penanggap II adalah Dr. Farid Wadjdi dari BRIN.
Seminar ini dibuka oleh Kapusdiklatjemen Badiklat Kemhan yang diwakili oleh Kabidopsdiklat Kolonel Kal Tjandra Ari Wibowo, M.Tr. (Han). Dalam sambutannya, yang dibacakan oleh Kabidopsdiklat, Kapusdiklatjemen Brigjen TNI WAsono, S.Sos., M.Hum. menyampaikan bahwa seminar ini merupakan puncak dari pelaksanaan pendidikan, di mana Serdik diminta untuk menjadi penyelenggara seminar, mulai dari merencanakan hingga memaparkan hasil penelitian dari naskah yang telah mereka susun.
Sementara dalam pemaparannya, Dr. Raditya Jati menyampaikan di Indonesia terdapat sejumlah daerah yang rawan bencana dan salah satunya yakni provinsi bengkulu.
Dr. Raditya Jati menambahkan
Bengkulu berada di zona seismik aktif, sehingga rawan terhadap gempa bumi. Selain itu, Bengkulu pernah diguncang gempa tektonik berskala besar pada tahun 2000 dan 2007.
Selain gempa bumi, Bengkulu juga rawan tsunami
karena berdekatan dengan bibir pantai. Sejarah mencatat Kota Bengkulu pernah dilanda tsunami pada tahun 1818 dan 1833.
Selanjutnya Bengkulu rawan banjir karena berada di wilayah pantai barat yang rentan terhadap siklus cuaca. Begitupun
Longsor,
Bengkulu juga rawan longsor, terutama di musim hujan.
Bencana lainnya
Bengkulu juga rawan bencana gunung api, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Ad beberapa poin penting yang menjadu catatan terkait hal tersebut di antaranya:
1. Perlunya sosialisasi untuk mencapai kesepahaman terkait PDB.
2. Pentingnya koordinasi sipil-militer dalam tahapan penanganan bencana.
3. Penyusunan rencana kontingensi (Renkon) atau rencana operasi (RO) untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi.
4. Diperlukannya regulasi dan pedoman yang bersifat operasional sebagai turunan dari undang-undang yang sudah ada.
Pemapar utama, Mayor Cke Dr. Indra Kristian, menambahkan bahwa Apkowil saat ini telah berada dalam tahap Madya berdasarkan hasil penilaian. Namun, diperlukan adanya regulasi terkait penguatan kelembagaan Apkowil, termasuk usulan agar Kasdim dapat menjadi ex-officio pejabat BPBD.
Mayor Indra juga menyoroti pentingnya membuka kembali kursus manajemen bencana di Pusdiklatjemenhan.
Kolonel Inf Saad Miyanta dari Pusterad, sebagai penanggap pertama, menyampaikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh pemapar telah relevan dengan lima kemampuan teritorial. Namun, ia menegaskan bahwa Pusterad hanya sebagai pelaksana teknis, sementara kebijakan ada di Sterad.
Dr. Farid Wadjdi dari BRIN, sebagai penanggap kedua, memberikan kritik mengenai penulisan penelitian yang tidak menyampaikan novelty dalam pendahuluannya. Ia menekankan bahwa penulisan akademik membutuhkan waktu yang lama, kecuali dengan bantuan AI.
Seminar ini dihadiri oleh para pejabat utama, Widyaiswara Pusdiklatjemenhan, serta undangan dari mahasiswa Prodi Manajemen Bencana Universitas Pertahanan. Seminar dilaksanakan secara hybrid, dengan testimoni dari beberapa pelaku yang terlibat secara langsung dalam bencana yang terjadi di Cianjur, baik dari apparat komando kewilayahan, unsur Pemerintahan Daerah maupun masyarakat.***has
